Akan gagal program ini bila tidak terintegrasi lintas kementerian dan lembaga terkait, misalkan antara PLN dan Pertamina serta kementerian terkait. Jangan hanya satu sisi bekerja, pasti gagal lagi. Sebagaimana program lainnya.
Pemerintah harus membuka dialog dengan Kementerian BUMN, Pertamina, dan Kementerian ESDM, serta kementerian lain, seperti Kementerian Koperasi dan UKM.
Karena semua menyangkut harkat hidup orang banyak, ada manusia atau SDM bekerja di dalamnya, ada industri, ada tenaga kerja dan lainnya.Â
Termasuk sektor usaha, dalam persiapan kompor listrik apa sektor UMKM dilibatkan? semua ini harus menjadi pertimbangan untuk dilibatkan dalam dialog dan aplikasinya.
Ingat, induksi kompor listrik ini ada bisnis besar dalam program itu, bagaimana kesiapan kompor untuk masyarakat, gratiskah, bagaimana kesiapan  listrik masyarakat yang belum terjangkau PLN.
Jangan seperti program sampah panas-panas tahi ayam, lalu masing-masing kementerian dan lembaga (K/L) kongkalikong berbagai cara menyalahgunakan wewenang yang ada, sehingga sampai saat ini program Indonesia Bersih masih stag atas ulah oknum birokrasi pusat dan daerah.
Bagaimana pendapat Anda?
Jakarta, 21 September 2022
