INTERPRESTASI DATA SOAL NOMOR 1Â
Dalam hal ini, penulis memberikan interprestasi bahwa sistem perkalian dalam Lagrange merupakan cara yang dipergunakan untuk mengoptimalkan permasalahan yang terjadi dengan novelty pada nilai optimal berdasarkan fungsional dengan tujuan agar pelaku usaha memiliki perilaku yang lebih baik agar tidak menghindari pajak dengan cara tax heaven. Dalam persamaan diatas, objektivitas fungsi yang diimplementasikan pada optimalisasi dan ketundukan dengan adanya pembatasan terhadap nilai.
Konsepnya dalam persamaan lagrange tersebut yaitu kognisi terhadap peubah yang dijadikan sebagai pengali lagrange terhadap fungsional dengan perhitungan terhadap hambatan. Hambatan tersebut masuk dalam persamaan menggunakan sistem perkalian Lagrange berdasarkan penambahan dalam persamaan dan fungsional lagrange. Pembedaan terhadap fungsi ini kemudian ditemukan critical point pada peubah dengan optimalisasi terhadap fungsional ketundukan terhadap hambatan yang ada,
Dengan demikian pengukuran terhadap lagrange lebih sensitive pada fungsional suatu hambatan dan permasalahan yang ada dalam suaka pajak. Hal ini dapat memungkinkan untuk para stakeholders agar membuat suatu kebijakan dalam bidang perekonomian dan sistem keuangan nasional untuk memberdayakan sumber daya yang dimiliki dan memaksimalkan fungsi pentahelix dalam hal ini pemerintah, sektoral swasta lainnya untuk mematuhi kewajibannya agar patuh terhadap aturan yang telah diberlakukan. Permasalahan sistemik seperti ini memang membutuhkan penataan kembali mulai dari konsep dasar, regulasi, sumber daya yang ada, pengawasan dan evaluasi secara bertahap dan kontingensi. Dengan demikian, suaka pajak bukan lagi menjadi hal yang dapat dimanfaatkan bagi para opportunist untuk mengurangi penerimaan negara yang dipergunakan sebagai pemenuhan terhadap kepentingan publik di Indonesia.
INTERPRESTASI DATA SOAL NOMOR 2
Sehingga data yang diperoleh tersebut dapat diinterprestasikan bahwa kebijakan suatu instansi dalam proses penentuan negara yang memperoleh suaka pajak yang tinggi mampu meminimalisir dan mengurangi penerimaan negara dikarenakan besaran pajaknya dicoba untuk disiasati dengan memanfaatkan celah kekopongan terhadap aturan -- aturan yang ada dan berlaku dengan symbol dan indikator disebut dengan g1 dan g2. Determinasi suatu instansi memilih negara dengan suaka pajak adalah faktor yang sangat krusial seperti bagaimana stabilitas perpolitikan dan aturan -- aturan pajak yang memiliki celah lebih besar agar bisa dimanfaatkan untuk penghindaran pajak sehingga instansi dapat mengalokasikan beban pajak tersebut untuk operasional instansi untuk melakukan ekspansi dan memperluas implikasi keuntungan dari suaka pajak tersebut.
Dampak negative yang dirasakan oleh negara dengan nilai suaka pajak yang sangat besar ini juga beresiko tinggi. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan pemerataan ekonomi akan mengalami kendala dikarenakan aspek perekonomian hanya dinikmati oleh kalangan menengah keatas dengan strata ekonomi yang dikatakan mapan atau pengusaha dengan berbagai bidang usaha yang dijalani antar negara. Efek domino yang dirasakan adalah negara dengan tax heaven yang tinggi tidak dapat mengembangkan negaranya dengan baik karena salah satu penerimaan negara dari pajak sangat minim padahal banyak sekali perusahaan yang didirikan di negara tersebut. Akibatnya ketidakadilan sosial dan kebijakan fiskal mengalami hambatan. Dampak yang lebih panjangnya adalah ketidakstabilan ekonomi yang berimbas pada masalah perekonomian lainnya seperti kemiskinan, kriminalitas dan tingkat keamanan negara yang memberlakukan tax heaven tersebut. Dengan demikian, sebaiknya suatu negara harus mempertimbangkan dengan matang apabila ingin tax heaven ini berlaku dinegaranya.
