BRIN dan Krisis Tata Kelola: Mencari Jalan Tengah antara Sentralisasi dan Keadilan Organisasi

Reputasi BRIN di Mata Publik dan Parlemen

Konflik internal ini bukan kali pertama terjadi. Pada awal 2023, Komisi VII DPR pernah merekomendasikan pencopotan Kepala BRIN dengan alasan lemahnya tata kelola dan penggunaan anggaran. 

Salah satu program kerja BRIN yang dianggarkan sebesar Rp 800 miliar, ternyata hanya terealisasi kurang dari Rp 100 miliar, dan tidak menghasilkan keluaran yang memadai. 

Bahkan, BPK sempat melakukan audit khusus terhadap penggunaan anggaran tersebut.

Dari sisi publik dan parlemen, reputasi BRIN semakin menurun. Lembaga ini dianggap tidak berhasil menjalankan fungsi barunya secara efektif sejak integrasi dilakukan. 

Padahal, BRIN memegang peran strategis dalam peta pembangunan nasional jangka panjang. 

Riset dan inovasi merupakan tulang punggung kemajuan bangsa, dan kegagalan BRIN bukan sekadar kegagalan birokrasi, melainkan kemunduran arah pembangunan iptek nasional.

Menyelamatkan Masa Depan Riset Indonesia

Krisis yang sedang terjadi di tubuh BRIN harus dijadikan momen reflektif untuk memperbaiki arah transformasi kelembagaan. 

Kebijakan reformasi, sebesar dan sekompleks apa pun, tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan, meritokrasi, dan partisipasi. 

Dalam dunia riset, nilai-nilai ini bahkan menjadi fondasi etika keilmuan itu sendiri.