Kebijakan Impor Terbuka: Ancaman bagi Swasembada Pangan?

 

Sugianto, Ketua Koperasi Peternakan dan Susu Merapi (KPSM) Seruni di Boyolali, Jawa Tengah, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap rencana pemerintah untuk membuka impor komoditas pangan secara besar-besaran tanpa kuota. Sugianto, yang berminat mengembangkan peternakan sapi perah dan telah mengajukan diri bersama gabungan koperasi susu di Indonesia untuk memelihara sapi perah indukan impor, takut kebijakan tersebut justru akan memperparah situasi.

 

Sugianto khawatir bahwa impor susu akan semakin melonjak jika keran impor dibuka lebar-lebar tanpa adanya pembatasan kuota. Hal ini akan mengancam keberlangsungan usaha peternak sapi perah lokal yang tengah berupaya meningkatkan produksi susu dalam negeri. Kompetisi yang tidak seimbang dengan importir besar dapat membuat peternak lokal kesulitan bersaing dan akhirnya gulung tikar.

 

Pernyataan Sugianto ini menunjukkan adanya kekhawatiran di kalangan peternak lokal terhadap kebijakan impor bebas.  Mereka khawatir bahwa kebijakan tersebut justru akan merugikan produsen dalam negeri dan menghambat upaya untuk mencapai swasembada susu.  Pemerintah perlu mempertimbangkan dampak kebijakan ini terhadap peternak lokal dan mencari solusi yang dapat menyeimbangkan antara pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan perlindungan terhadap produsen dalam negeri.  Mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai sangat diperlukan untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi peternak lokal.  Dialog dan kolaborasi antara pemerintah dan para peternak sangat penting untuk menemukan solusi yang adil dan berkelanjutan.

Identifikasi Komoditas dan Perlindungan Petani dalam Kebijakan Impor

 

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai rencana membuka keran impor tanpa kuota telah menimbulkan perdebatan. Pemerintah perlu berhati-hati dalam merespons tarif resiprokal AS dan tudingan dalam Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025. Perlindungan terhadap petani dan peternak, serta program swasembada pangan, harus tetap diprioritaskan sebelum melakukan deregulasi kebijakan impor, terutama untuk komoditas pangan.

 

Kepala Pusat Pangan, Energi, dan Pembangunan Berkelanjutan Indef, Abra PG Talattov, mengingatkan bahwa pernyataan Presiden Prabowo masih terlalu umum. Presiden belum secara spesifik menyebutkan komoditas yang dimaksud, kecuali daging.