Kebijakan Impor Terbuka: Ancaman bagi Swasembada Pangan?

Namun,  langkah ini perlu dikaji secara cermat.  Penghapusan kuota impor tanpa disertai mekanisme pengawasan dan perlindungan yang memadai bagi produsen dalam negeri dapat berakibat fatal bagi perekonomian nasional.  Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak hanya sekadar respons terhadap tekanan dari AS,  tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara keseluruhan.  Perlu ada strategi yang komprehensif untuk melindungi produsen dalam negeri dan memastikan bahwa kebijakan ini tidak merugikan sektor-sektor strategis seperti pertanian dan peternakan.

Impor Bebas Ancam Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani

 

Kebijakan pemerintah yang berencana membuka keran impor komoditas pangan tanpa kuota mendapat kritik dari Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa. Beliau memperingatkan potensi dampak negatif kebijakan tersebut terhadap swasembada pangan dan kesejahteraan petani.

 

Dwi Andreas Santosa menjelaskan bahwa Indonesia telah memberikan bea masuk impor yang relatif ringan (0-10 persen) untuk 12 komoditas pangan utama, yakni beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombai, dan susu. Meskipun demikian, impor 12 komoditas tersebut telah melonjak drastis dalam 10 tahun terakhir, dari 22,56 juta ton pada 2014 menjadi 34,35 juta ton pada 2024.

 

Jika pemerintah benar-benar menghapus kuota impor dan membuka keran impor secara bebas, Dwi Andreas Santosa memprediksi akan terjadi banjir impor pangan yang lebih besar lagi. Hal ini akan sangat merugikan petani Indonesia yang saat ini tengah bersemangat meningkatkan produksi pangan seiring dengan program swasembada pangan. Semangat petani dipastikan akan pudar jika pemerintah justru membuka keran impor secara masif. Program swasembada pangan pun akan terhambat.

 

Kebijakan impor bebas tanpa kuota berpotensi menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap sektor pertanian dan program swasembada pangan.  Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak kebijakan ini dan mencari solusi yang lebih terukur dan berkelanjutan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.  Perlu ada strategi yang lebih komprehensif untuk melindungi petani dan memastikan keberhasilan program swasembada pangan.

Swasembada Pangan: Target Ambisius di Era Kepemimpinan Prabowo