Kebijakan Impor Terbuka: Ancaman bagi Swasembada Pangan?

 

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia menargetkan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama. Komoditas utama yang menjadi fokus adalah beras, jagung pakan, garam, dan gula. Sebagai langkah nyata, pemerintah telah menghentikan impor beras pada tahun 2025.

 

Target swasembada pangan ini bukan hanya sekadar retorika. Pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui berbagai langkah strategis. Kementerian Pertanian (Kementan) telah merancang cetak biru swasembada daging dan susu sapi untuk periode 2025-2029 sebagai penopang program Makan Bergizi Gratis. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat Indonesia melalui peningkatan konsumsi protein hewani.

 

Untuk mencapai target swasembada daging dan susu, Kementan juga telah membuka peluang bagi investor untuk mendatangkan sapi pedaging dan sapi perah indukan guna dikembangbiakkan di Indonesia. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak dan produksi daging serta susu dalam negeri.

 

Namun, target swasembada pangan ini bukanlah tanpa tantangan. Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, dan teknologi pertanian yang belum merata. Pemerintah perlu memastikan bahwa program swasembada pangan didukung oleh kebijakan yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan akses petani terhadap teknologi dan pembiayaan yang memadai.

 

Keberhasilan program swasembada pangan akan berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional,  kesejahteraan petani,  dan perekonomian Indonesia secara keseluruhan.  Oleh karena itu,  pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap program ini sangat penting untuk memastikan bahwa target yang telah ditetapkan dapat tercapai.  Pemerintah juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan,  termasuk petani,  investor,  dan akademisi,  untuk memastikan keberhasilan program ini.

Impor Bebas: Ancaman bagi Peternak Lokal?