Gejolak Pemerintahan Indonesia yang Mulai Terselimuti Pemerintahan Asing

 

Dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki Indonesia ditambah dengan pembatasan undang-undang bahwa jumlah defisit  tidak dapat melebihi tiga persen dari PDB, menunjukan bahwa hal tersebut ada batasan-batasannya dan telah ditetapkan oleh Undang-undang. Tetapi melihat besarnya investasi asing ini diberikan juga karena pertimbangan dimana Negara Indonesia juga sangat membutuhkan investasi tersebut demi mewujudkan perkembangan Negara , karena kebutuhan ini sangat besar. Untuk itu, maka Indonesia berkewajiban dalam membantu jalannya kerja BUMN walupun tidak melibatkan APBN dalam berinfrastruktur .

 

Berbicara soal keamanan kemiliteran , Indonesia juga belum memiliki hukum yang mengatur tentang aktivitas militer Asing  di ZEE , tetapi Indonesia sudah menentukan kebijakan yang akan digunakan pada aktivitas militer asing. [4]Dan hal yang seharusnya diterapka yaitu Indonesia harus tegas menerapkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perizinan apakah mau menerima aktivitas asing atau menolaknya, dan soal pembatasan wilayah pun juga harus dipertegas dimana hal ini akan menjadi sebuah patokan atas keberlangsungan aktivitas militer asing yang datang . kemudian aktivitas militer  negara asing juga dapat mengancam keamanan maritim Indonesia dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) namun dalam hal ini masih belum muncul upya-upaya yang seharusnya dilakukan dalam melayani aktivitas asing. 

 

Kemudian Dahlan Iskan selaku Mentri BUMN juga mengungkapkan bahwa  infrastruktur sebesar 10% dikuasai oleh pihak BUMN , 20% dikuasai oleh swasta dan 70% dikuasai oleh asing , tidak hanya itu, bahkan sempat disinggung juga oleh sudarto selaku ketua asosiasi kontruksi Indonesia bahwa beliau mengatakan selama ini Indonesia sering menggantungkan dan mempercayakan proyek migas ke asing, [5]menurut saya hal ini sangat menjadi masalah yang seharusnya tidak dianggap remeh begitu saja, karena pada dasarnya semua kekayaan Indonesia ini lebih baik dikelola oleh Negara sendiri dengan dengan memperhatikan SDM maupun teknologi agar tidak kalah saing dengan produk ataupun teknologi luar . 

 

Dan baru-baru ini juga pada awal tahun 2020 terdapat virus yang bernama Covid-19 ( sars- cov-2 ) yang masuk ke Negara Indonesia, hal ini sangat menjadi bagian masalah yang serius , dan lebih parahnya, membuat seluruh sektor ekonomi di Indonesia menurun, dan pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa vaksin dalam memutus rantai pandemic covid, dimana Vaksinasi ini digratiskan oleh pemerintah untuk warga Indonesia ,akan tetapi pemerintah Indonesia menggunakan dana dari APBN dalam pemesanan vaksinasi yang diprouksi oleh China dan Amerika yang dimana hal ini menurut saya kurang tepat, karena masalah infrastruktur saja Indonesia menggunakan dana BUMN dan jika harga dari pemesanan vaksinasi tersebut sangat besar, dan perekonomian di Indonesia sekarang menurun, maka dikhawatirkan hal ini dapat mengancam perekonomian  Negara. Dan Negara China maupun Amerika dapat dikatakan juga  untung dalam hal ini. Lagi- lagi China.

 

Maka dari itu, jika dilihat dari masalah-masalah Indonesia mengenai globlalisasi, masuknya TKA, proyek pemerintahan, infrastruktur, militer,hutang Indonesia, vaksinasi, itu semua merupakan suatu hal yang dimana Negara Asing selalu ikut berkecimbung dan mendapatkan keuntungan besar dari kerjasama dengan Indonesia , bahkan diam-diam dapat menguasai Indonesia. Hal ini dapat  terjadi dalam berbagai factor yaitu SDM Negara Indonesia yang kurang maju, kurangnya pertahanan dan keamanan dari Negara Indonesia, dan lemahnya  warga Indonesia dalam Memfilter globalisasi , tetapi  masalah bobroknya pendidikan juga mendominasi masalah yang terjadi, dan yang lebih besar terkena dampak dari semua ini yaitu perekonomian yang dikuasai oleh Negara Asing.