Gebrakan monumental Pramono Anung dalam mengekspansi jaringan Transjabodetabek hingga menjangkau kantong-kantong populasi strategis seperti PIK 2 dan Alam Sutera memanifestasikan kepiawaian kepemimpinan yang tidak sekadar mementingkan territorial sovereignty Jakarta, namun merangkul entitas megapolitan Jabodetabek secara holistik.
Melalui orkestrasi kolaboratif lintas yurisdiksi, sang gubernur secara cerdik menenun solusi dekonstruktif terhadap problematika kemacetan akut sembari mengangkat derajat kualitas hidup masyarakat urban. Fenomena transformatif ini layaknya membuka cakrawala baru dalam tata kelola perkotaan yang selama ini terjebak dalam paradigma silo-sentris dan ego sektoral yang counterproductive.
Terobosan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk memperlebar jangkauan Transjabodetabek hingga menembus batas-batas administratif ibu kota merupakan langkah revolusioner yang sangat worthy to be applauded. Sebelumnya, strategi penanggulangan transportasi kerap terpenjara dalam lingkup Jakarta semata.
Namun, dengan visionary mindset-nya, Pramono justru memandang Jabodetabek sebagai sebuah ekosistem metropolit yang tak terpisahkan: stagnasi lalu lintas Jakarta tak akan pernah fully resolved tanpa mengikutsertakan kota-kota satelit di perimeter ibu kota.
Visi lintas teritori ini terefleksikan secara nyata ketika beliau mencanangkan konektivitas wilayah premium seperti Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang dengan jantung kehidupan Jakarta. "...misalnya daerah yang kita anggap elit dan tertutup akan kami hubungkan supaya menjadi terbuka, yaitu dari PIK ke Blok M," tutur Pramono dengan penuh keyakinan. Implementasi koridor PIK 2--Blok M tersebut menjadi manifesto konkret dari dedikasi beliau dalam mendemokratisasi akses transportasi publik ke kawasan yang sebelumnya terisolasi dari jangkauan umum.
Peresmian jalur Blok M--Alam Sutera di Tangerang Selatan pun menjadi bukti otentik bahwa horizon pemikiran Pramono tidak terkungkung oleh batasan geografis Jakarta, melainkan juga merangkul aspirasi dan kebutuhan mobilitas warga Banten. Setidaknya lima trayek interkoneksi antar wilayah kini tengah dipersiapkan, mulai dari PIK 2-Pluit hingga Kota Wisata-Cawang---menandakan betapa komprehensif dan inklusifnya visi transportasi Pramono dalam orkestrasi megapolitan Jabodetabek.
Merealisasikan jaringan Transjabodetabek yang melintas batas provinsi bukanlah perkara yang dapat diselesaikan secara unilateral. Pramono dengan kebijaksanaannya sangat menyadari urgensitas sinergi dengan pemerintah daerah tetangga dan segenap stakeholders terkait.
Inisiatif progresif ini pun disambut dengan antusiasme dan dukungan penuh dari Gubernur Banten serta Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang menyadari manfaat resiprokal dari konektivitas terintegrasi. Pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun dilibatkan secara intensif, terbukti dengan persetujuan eksplisit BPTJ terhadap lima rute pionir tersebut.
Seluruh dinamika ini menegaskan bahwa tanpa collective governance dan kolaborasi multi-dimensi, ekspansi layanan transportasi publik akan mengalami stagnasi signifikan. Pramono dengan kedalaman visinya berhasil merangkul beragam entitas, memimpin simponi lintas teritorial demi kesejahteraan kolektif penduduk Jabodetabek. Such a brilliant move from a leader who thinks beyond boundaries, literally and figuratively!
Destinasi ultimat dari kebijakan transformatif ini sungguh luhur dan mulia: mendekonstruksi kemacetan kronis yang telah menjadi kanker perkotaan sembari meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat Jabodetabek secara substansial. Dengan hadirnya jejaring Transjabodetabek yang menjangkau hingga kawasan penyangga, diproyeksikan akan terjadi shifting paradigma masif dari ketergantungan terhadap kendaraan pribadi menuju adopsi transportasi kolektif yang lebih sustainable.
