Negara Yang Tidak Demokratis Biaya Politiknya Murah, Seperti Di China Komunis dan Negara-negara Monarki

Di China, biaya politik relatif murah dibandingkan dengan negara demokrasi seperti Indonesia atau Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh sistem politik yang sangat berbeda, di mana Partai Komunis China (PKC) mengontrol penuh proses politik. Berikut adalah beberapa alasan mengapa politik di China tidak mahal dalam konteks kampanye pemilu:

1. Tidak Ada Pemilu Kompetitif Seperti di Demokrasi Liberal

• China tidak memiliki sistem pemilu langsung untuk memilih pemimpin nasional seperti presiden atau perdana menteri.
• Pemimpin seperti Presiden China dipilih secara internal oleh Partai Komunis China (PKC), bukan melalui pemilu langsung dengan kampanye besar-besaran.
• Pemilu hanya ada di tingkat desa dan daerah tertentu, tetapi kandidat tetap harus mendapat persetujuan PKC.
• Karena sistem ini, tidak ada kebutuhan kampanye mahal, iklan politik besar-besaran, atau lobi politik dari kelompok bisnis.

Dampak:
✅ Tidak ada biaya kampanye besar.
✅ Politik lebih stabil karena hanya ada satu partai dominan.
❌ Demokrasi terbatas, rakyat tidak bisa memilih pemimpin secara langsung.

Baca juga: China : 1 Negara dengan 2 Mata Uang

2. Partai Komunis China (PKC) Mengendalikan Dana & Struktur Politik

• Semua politisi di China harus berasal dari PKC atau memiliki hubungan erat dengan partai tersebut.
• PKC yang membiayai kader-kadernya sendiri, sehingga individu tidak perlu mengeluarkan dana pribadi untuk maju ke posisi politik.
• Promosi politik berdasarkan loyalitas & kinerja dalam partai, bukan berdasarkan siapa yang memiliki uang paling banyak untuk kampanye.
• Tidak ada sistem partai oposisi yang bersaing, sehingga tidak ada pertarungan politik yang memerlukan dana besar.

Dampak:
✅ Tidak ada ketergantungan pada oligarki atau donatur kaya.
✅ Politik lebih terorganisir karena kader diseleksi sejak awal.
❌ Risiko nepotisme dan keputusan yang kurang transparan.

3. Tidak Ada Iklan Kampanye di Media

• Di negara seperti Indonesia atau Amerika Serikat, biaya kampanye sangat mahal karena politisi harus membayar iklan di TV, media sosial, dan baliho.
• Di China, media dikontrol oleh negara, sehingga tidak ada biaya iklan kampanye politik.
• Kandidat yang ingin naik jabatan cukup mengikuti mekanisme internal partai tanpa perlu membayar biaya promosi pribadi.

Dampak:
✅ Tidak ada pengeluaran besar untuk kampanye.
✅ Tidak ada dominasi uang dalam politik.
❌ Tidak ada ruang bagi kandidat independen untuk bersaing.

Baca juga: Contoh Nyata Efek Biaya Politik Yang Sangat Mahal Di Indonesia

4. Tidak Ada Lobi Politik & Politik Uang dalam Pemilu

• Di negara seperti Indonesia dan AS, bisnis besar dan oligarki sering menyumbang ke kandidat tertentu, berharap mendapat keuntungan setelah mereka terpilih.
• Di China, karena sistem politiknya tidak berbasis pemilu terbuka, tidak ada ruang bagi pengusaha atau kelompok kepentingan untuk menyuap kandidat agar memenangkan pemilu.
• Pemerintah China memantau ketat transaksi keuangan pejabat negara untuk mencegah politik uang.

Baca juga: Biaya Politik Mahal Itu Masalah Global, Tapi Ada Negara Biaya Politik Rendah ??

Dampak:
✅ Tidak ada korupsi dalam bentuk politik uang untuk kampanye.
✅ Negara lebih bisa mengendalikan kebijakan tanpa tekanan dari pemodal besar.
❌ Risiko penyalahgunaan kekuasaan lebih tinggi karena tidak ada mekanisme check & balance dari oposisi.

Kesimpulan: Politik Murah Tapi Tidak Demokratis

Dibandingkan dengan Indonesia, China memiliki biaya politik yang jauh lebih rendah karena:
1️⃣ Tidak ada pemilu langsung untuk pemimpin nasional.
2️⃣ Semua proses politik dikendalikan oleh PKC, sehingga kader tidak perlu biaya kampanye pribadi.
3️⃣ Media dikontrol negara, sehingga tidak ada biaya promosi besar-besaran.
4️⃣ Tidak ada politik uang dalam pemilu, karena tidak ada persaingan terbuka antarpartai.

Namun, sistem ini juga berarti tidak ada kebebasan politik seperti di negara demokrasi. Politik memang murah, tetapi rakyat tidak bisa bebas memilih pemimpinnya seperti di Indonesia.

Biaya Politik di Negara-Negara Arab Timur Tengah

Secara umum, biaya politik di negara-negara Arab Timur Tengah relatif rendah dibandingkan dengan negara demokrasi seperti Indonesia atau Amerika Serikat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, terutama karena banyak negara di kawasan ini tidak memiliki sistem demokrasi penuh dan lebih didominasi oleh sistem monarki absolut atau semi-absolut. Berikut adalah beberapa karakteristik utama politik di Timur Tengah:

1. Monarki Absolut & Semi-Absolut: Politik Dikuasai Keluarga Kerajaan

Contoh Negara:

• Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Oman, Bahrain, Kuwait

Mengapa Biaya Politik Rendah?

✅ Tidak Ada Pemilu Nasional untuk Memilih Raja atau Emir

• Raja dan Emir naik takhta berdasarkan garis keturunan, bukan pemilu yang mahal.
• Tidak ada kampanye politik besar-besaran seperti di negara demokrasi.

✅ Jabatan Kunci Diisi oleh Keluarga Kerajaan

• Banyak jabatan politik utama seperti perdana menteri, menteri, dan gubernur diberikan kepada anggota keluarga kerajaan tanpa perlu kampanye atau pemilihan umum.

✅ Pendanaan Politik Langsung dari Negara

• Semua biaya politik ditanggung oleh negara karena raja dan keluarga kerajaan mengontrol sumber daya nasional (minyak, gas, dll.).
• Tidak ada sistem partai politik yang harus mencari dana kampanye dari donatur kaya atau korporasi.

Dampak:

✅ Tidak ada biaya kampanye besar.
✅ Politik stabil karena tidak ada persaingan partai besar.
❌ Tidak ada demokrasi penuh, sehingga rakyat tidak bisa memilih pemimpinnya secara bebas.
❌ Korupsi berbasis kekuasaan—meskipun tidak ada politik uang dalam pemilu, kekayaan negara sering dikendalikan oleh segelintir elite kerajaan.

2. Negara dengan Sistem Semi-Demokrasi: Ada Pemilu, Tapi Terbatas

Contoh Negara:

• Yordania, Maroko, Lebanon, Irak, Tunisia, Mesir, Aljazair

Mengapa Biaya Politik Relatif Rendah?

✅ Pemilu Ada, Tapi Tidak Sepenuhnya Bebas

• Beberapa negara seperti Yordania dan Maroko memiliki sistem monarki konstitusional, di mana ada parlemen yang dipilih oleh rakyat, tetapi raja masih memiliki kekuasaan besar.
• Pemilu diadakan tetapi dikontrol ketat oleh negara, sehingga tidak ada kompetisi politik yang sangat mahal seperti di negara demokrasi liberal.

✅ Media Dikontrol oleh Pemerintah

• Kampanye politik di negara-negara ini biasanya dibatasi oleh pemerintah, sehingga kandidat tidak bisa bebas menghabiskan uang untuk iklan politik seperti di Indonesia atau AS.
• Tidak ada kebebasan media penuh, sehingga hanya kandidat yang disetujui pemerintah yang bisa mendapatkan eksposur.

✅ Kandidat Politik Sering Didanai oleh Negara atau Penguasa

• Banyak kandidat di pemilu negara-negara ini mendapat dukungan finansial dari pemerintah atau elite politik yang berkuasa, bukan dari donatur individu atau korporasi.

Dampak:

✅ Politik tidak semahal di Indonesia atau AS.
✅ Negara bisa mengontrol stabilitas politik dengan lebih mudah.
❌ Korupsi tetap ada, terutama dalam bentuk nepotisme dan kontrol ekonomi oleh elite politik.
❌ Oposisi politik sulit berkembang, karena pemerintah sering membatasi kebebasan politik.

3. Negara dengan Konflik & Ketidakstabilan Politik

Contoh Negara:

• Suriah, Yaman, Libya, Palestina, Sudan

Mengapa Biaya Politik Tidak Menjadi Masalah?

✅ Fokus Negara Bukan pada Pemilu, tetapi Bertahan Hidup

• Di negara-negara ini, perang dan konflik internal lebih dominan dibandingkan dengan politik elektoral, sehingga biaya politik menjadi tidak relevan.
• Pemilu sering kali ditunda atau hanya formalitas untuk mempertahankan penguasa yang ada.

✅ Tidak Ada Sistem Politik yang Stabil

• Dalam situasi perang saudara atau konflik berkepanjangan, tidak ada partai politik besar yang bisa mengumpulkan dana untuk kampanye besar-besaran.

Dampak:

❌ Kekacauan politik berkepanjangan karena tidak ada sistem pemerintahan yang stabil.
❌ Rakyat tidak punya suara dalam politik, karena pemilu sering kali tidak diadakan atau dikendalikan oleh kelompok bersenjata.
❌ Korupsi ekstrem, di mana dana politik sering berasal dari aktor luar negeri atau kelompok bersenjata.

Kesimpulan: Politik Murah, Tapi Demokrasi Terbatas

Dibandingkan dengan negara seperti Indonesia, biaya politik di Timur Tengah secara umum jauh lebih rendah karena:
1️⃣ Banyak negara tidak memiliki pemilu langsung, terutama monarki absolut seperti Arab Saudi dan UEA.
2️⃣ Di negara yang memiliki pemilu, aturan sangat ketat dan media dikontrol oleh pemerintah, sehingga tidak ada biaya iklan politik besar-besaran.
3️⃣ Pendanaan politik sering kali berasal dari negara atau elite berkuasa, bukan dari kampanye publik seperti di negara demokrasi liberal.

Namun, politik yang murah di Timur Tengah sering kali berarti keterbatasan dalam demokrasi. Rakyat tidak bisa bebas memilih pemimpin mereka, dan kekuasaan cenderung tetap berada di tangan elite yang sama. Jadi, meskipun biaya politik rendah, konsekuensinya adalah kurangnya transparansi dan kebebasan politik.