Contoh Nyata Efek Biaya Politik Yang Sangat Mahal Di Indonesia

Apakah ada contoh-contoh nyata dari efek biaya politik di Indonesia pada berbagai bidang kehidupan masyarakatnya ?

Ya, ada banyak contoh nyata dari efek biaya politik yang tinggi di Indonesia terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat. Berikut beberapa contoh di berbagai sektor:

1. Korupsi dalam Infrastruktur

Baca juga: Biaya Politik Mahal Itu Masalah Global, Tapi Ada Negara Biaya Politik Rendah ??

Kasus: Korupsi proyek Hambalang

• Proyek pusat olahraga Hambalang di Bogor, yang seharusnya menjadi fasilitas olahraga nasional, malah terbengkalai karena anggarannya dikorupsi oleh pejabat yang ingin mengembalikan modal politik mereka.
• Dampaknya: Dana yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur rakyat malah hilang, sehingga fasilitas publik tidak bisa dinikmati masyarakat.

2. Kebijakan yang Menguntungkan Oligarki

Kasus: Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law)

• UU ini disahkan dengan banyak kontroversi, karena dianggap lebih menguntungkan investor dan pengusaha dibandingkan buruh dan lingkungan.
• Dampaknya:
  • Hak-hak pekerja seperti pesangon dan sistem outsourcing menjadi lebih lemah.
  • Lingkungan semakin rentan dieksploitasi karena aturan yang longgar bagi perusahaan besar.

3. Penyalahgunaan Dana Sosial

Baca juga: Biaya Politik Mahal Merusak Sistem Pemerintahan & Memperburuk Kualitas Hidup Masyarakat

Kasus: Korupsi Bansos COVID-19

• Menteri Sosial Juliari Batubara terbukti korupsi dana bantuan sosial (bansos) COVID-19 yang seharusnya untuk rakyat miskin.
• Dampaknya:
  • Rakyat kecil yang membutuhkan bantuan justru mengalami kesulitan.
  • Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam menangani pandemi menurun.

Baca juga: Biaya Politik Mahal & Koruptif, Mengapa ? Dan Bagaimana Dampaknya Bagi Negara Dan Kehidupan Masyarakat ?

4. Pendidikan yang Tidak Prioritas

Kasus: Kondisi Sekolah Rusak di Daerah Terpencil

• Banyak sekolah di daerah pelosok Indonesia yang rusak parah tanpa perbaikan karena anggaran pendidikan diselewengkan oleh pejabat daerah.
• Dampaknya:
  • Anak-anak sulit mendapatkan pendidikan yang layak.
  • Kesenjangan pendidikan antara kota dan desa semakin tinggi.