Biaya Politik Mahal & Koruptif, Mengapa ? Dan Bagaimana Dampaknya Bagi Negara Dan Kehidupan Masyarakat ?

Mengapa biaya politik di Indonesia sangat mahal dan koruptif ? Mulai jika ingin menjadi Calon Legislatif, Anggota Dewan baik di daerah kabupaten, provinsi sampai ke pusat (DPRD Kabupaten dan Provinsi, DPR, DPD) hingga menjadi Calon Kepala Daerah ?

Biaya politik di Indonesia sangat mahal dan cenderung koruptif karena berbagai faktor yang saling terkait. Berikut adalah beberapa penyebab utamanya:

1. Sistem Politik yang Berbiaya Tinggi

• Mahar Politik: Banyak partai politik meminta mahar kepada calon legislatif atau kepala daerah sebagai syarat mendapatkan rekomendasi pencalonan. Ini bisa mencapai miliaran rupiah.
• Kampanye Mahal: Biaya kampanye seperti baliho, iklan di media, tim sukses, dan strategi digital memerlukan dana besar.
• Biaya Saksi di TPS: Untuk mengawal suara, calon harus membayar saksi di tiap TPS, yang jumlahnya bisa puluhan ribu di daerah tertentu.

Baca juga: KPK Kok Semakin Loyo dan Letoy, Mengapa? Apa Sebabnya? Bagaimana agar Kuat Lagi?

2. Politik Uang (Money Politics)

• Pembelian Suara: Banyak kandidat membagikan uang, sembako, atau barang lainnya untuk menarik dukungan masyarakat.
• Biaya Lobi & Konsolidasi: Kandidat sering memberi "amplop" kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, atau kelompok tertentu agar mendapatkan dukungan.
• Transaksi Jabatan & Kepentingan: Setelah menang, pejabat cenderung "balik modal" dengan menerima suap atau mengatur proyek-proyek tertentu.

3. Lemahnya Pendanaan Partai Politik

• Minimnya Dana dari Negara: Bantuan keuangan dari pemerintah untuk partai politik relatif kecil, sehingga partai bergantung pada sumbangan dari calon yang ingin maju.
• Ketergantungan pada Donatur Besar: Para oligarki atau pengusaha besar sering menjadi penyokong dana politik, dan sebagai gantinya, mereka meminta balas budi dalam bentuk kebijakan atau proyek tertentu.

4. Sistem Pemilu yang Kompetitif & Transaksional

• Sistem Proporsional Terbuka: Dalam pemilu legislatif, pemilih memilih individu, bukan hanya partai, sehingga calon harus bersaing ketat dengan sesama kader dalam satu partai. Ini membuat biaya kampanye lebih mahal.
• Tidak Ada Jaminan Kemenangan: Karena persaingan tinggi, kandidat merasa perlu mengeluarkan dana besar agar bisa mendapatkan suara lebih banyak.

5. Budaya Politik yang Tidak Sehat

• Masyarakat Cenderung Pragmatis: Banyak pemilih lebih tertarik pada "serangan fajar" (pemberian uang sebelum pemilu) daripada visi-misi kandidat.
• Elite Politik yang Koruptif: Banyak pejabat melihat jabatan sebagai investasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, bukan sebagai amanah untuk melayani rakyat.

Baca juga: KKN = {(balas budi+bayar hutang+cepat kaya) x moral hazard} {Penghambat KKN}

6. Biaya Hukum & Sengketa Pemilu

• Jika terjadi sengketa hasil pemilu, kandidat harus menyiapkan dana untuk biaya hukum, baik untuk pengacara maupun "melobi" pihak tertentu agar putusan berpihak padanya.

Baca juga: Apakah Artificial Inteligen (AI) Bisa Bantu Berantas Korupsi ? Bagaimana Implementasinya ?

Dampak Biaya Politik yang Tinggi

• Maraknya Korupsi & Kolusi: Pejabat yang sudah mengeluarkan dana besar saat pemilu akan mencari cara untuk mengembalikan modalnya melalui proyek-proyek pemerintah, mark-up anggaran, dan suap.
• Melemahkan Demokrasi: Hanya orang-orang yang punya modal besar atau yang didukung oligarki yang bisa maju, sehingga akses ke politik menjadi elitis.
• Kualitas Kepemimpinan Menurun: Pejabat yang terpilih bukan karena kompetensi, tetapi karena modal finansial yang besar.

Solusi utama untuk mengurangi biaya politik yang mahal adalah reformasi sistem pemilu, pendanaan partai yang transparan, penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, serta edukasi politik kepada masyarakat agar lebih kritis dalam memilih pemimpin.