Contoh Nyata Efek Biaya Politik Yang Sangat Mahal Di Indonesia

Kasus:

• Saat harga minyak goreng melonjak tajam pada 2022, banyak pejabat dan pengusaha besar yang justru menimbun stok dan bermain di pasar ekspor.
• Padahal, pemerintah sudah memberikan subsidi untuk minyak goreng murah, tapi justru diselewengkan oleh mafia minyak goreng.
• Pejabat Kementerian Perdagangan juga diduga ikut terlibat dalam permainan mafia ini.

Dampak:

• Rakyat kecil kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau.
• Industri kecil seperti penjual gorengan mengalami kerugian besar.
• Oligarki pangan semakin kuat, mengendalikan harga bahan pokok demi keuntungan pribadi.

5. Politik Dinasti Banten: Satu Keluarga Kuasai Provinsi, Rakyat Tetap Miskin

Kasus:

• Keluarga Ratu Atut Chosiyah membangun politik dinasti di Banten sejak era reformasi.
• Semua jabatan strategis, dari gubernur, bupati, hingga anggota DPRD, diisi oleh keluarga besar Atut.
• Hampir semua anggota keluarganya terjerat kasus korupsi, termasuk proyek infrastruktur dan suap hakim Mahkamah Konstitusi.

Dampak:

• Banten tetap menjadi salah satu provinsi dengan angka kemiskinan tinggi, meskipun berada dekat dengan ibu kota Jakarta.
• Proyek infrastruktur banyak yang mangkrak atau kualitasnya buruk.
• Demokrasi di Banten terhambat, karena sulit bagi calon lain untuk bersaing melawan politik dinasti.

6. Korupsi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung: BUMN Rugi, Utang Membengkak

Kasus:

• Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dikerjakan dengan dana besar, tetapi manajemen keuangannya kacau.
• Biaya proyek awalnya diperkirakan sekitar Rp86 triliun, namun membengkak menjadi Rp114 triliun.
• Banyak indikasi pemborosan dan korupsi dalam pengadaan lahan, pembelian material, dan manajemen proyek.

Dampak:

• BUMN Indonesia (PT KAI, WIKA, dsb.) harus menanggung utang besar.
• Pemerintah akhirnya menggunakan APBN (uang rakyat) untuk menutupi kekurangan biaya, padahal awalnya dijanjikan tidak akan menggunakan dana negara.
• Masyarakat masih belum mendapatkan manfaat nyata, sementara harga tiketnya diperkirakan mahal dan sulit diakses oleh rakyat kecil.

Kesimpulan: Rakyat yang Selalu Menanggung Akibatnya

Dari kasus-kasus ekstrem di atas, jelas bahwa biaya politik yang mahal membuat pejabat mencari cara untuk mengembalikan modal mereka melalui korupsi dan kebijakan yang merugikan rakyat.
Beberapa pola yang selalu terjadi:

1. Anggaran publik diselewengkan, sehingga fasilitas dan layanan publik tidak maksimal.
2. Politik dinasti dan oligarki semakin kuat, membuat perubahan sistem menjadi sulit.
3. Harga kebutuhan pokok sering dimanipulasi, menyebabkan rakyat kecil kesulitan.
4. BUMN dan negara menanggung utang besar, yang akhirnya dibayar dengan pajak rakyat.

Tanpa reformasi politik yang serius, kasus-kasus serupa akan terus terjadi, dan rakyat kecil yang selalu menjadi korban utama.