KPT Brebes Ambruk tuntutan Audit menyeluruh Oleh Masyarakat

Di tengah sorotan publik, ambruknya teras dan retaknya dinding Gedung KPT Brebes bukan sekadar insiden teknis biasa ini cermin dari rapuhnya tata kelola proyek publik. Bangunan megah bernilai lebih dari seratus miliar rupiah, yang seharusnya menjadi simbol pelayanan dan kebanggaan daerah, justru berubah menjadi monumen kelalaian. Rakyat yang setiap hari melewati gedung itu berhak bertanya: apakah studi tanah, perencanaan struktur, dan pengawasan anggaran dilakukan dengan sungguh-sungguh, atau sekadar formalitas di atas kertas?

Plafon yang jebol saat hujan deras dan teras yang amblas beberapa sentimeter hanyalah gejala di permukaan. Di balik retakan dinding itu tersimpan retakan kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses pengadaan dan kualitas kontraktor. Pernyataan bahwa “pelayanan tidak terganggu” tidak cukup menjawab keresahan warga. Yang dipertaruhkan bukan hanya pelayanan jangka pendek, tetapi juga keselamatan, efisiensi keuangan daerah, dan reputasi pemerintah kabupaten.

Kritik ini menuntut langkah lebih dari sekadar tambal-sulam perbaikan. Diperlukan audit teknis dan audit keuangan independen bukan sekadar laporan internal untuk menelusuri dari studi geoteknik, spesifikasi material, pengawasan lapangan, hingga aliran dana proyek. Audit harus transparan dan hasilnya dipublikasikan kepada publik, agar masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pencegahan dilakukan ke depan.

Tanpa audit yang menyeluruh, setiap perbaikan hanyalah menambal luka tanpa menyembuhkan penyakit. Gedung KPT Brebes bisa diperbaiki fisiknya, tetapi kepercayaan publik hanya pulih jika ada kejujuran, evaluasi serius, dan langkah nyata memperbaiki tata kelola proyek daerah. Inilah momentum bagi pemerintah daerah untuk menunjukkan komitmen pada akuntabilitas bahwa setiap rupiah pajak rakyat dan setiap tiang bangunan berdiri di atas integritas, bukan kompromi.