Dengan demikian, menjadi hal yang tidak mengherankan bila mana  dalam konteks usung-mengusung calon Kepala Daerah atau Anggota Legislatif,  partai politik cenderung mengistimewakan figur-figur yang dinilai memiliki Modal Kapital yang besar dan kuat.
Bahkan, kerap  kali figur itu bukanlah merupakan  kader partai,  dan terbilang tidak memiliki basis pendukung yang berafiliasi dengan Partai Politik tertentu. Keputusan partai untuk mengusung calon Kepala Daerah atau  Calon Anggota Legislatif dari jalur non-kader ini tidak jarang menimbulkan polemik di kalangan internal partai politik.
Dan, jika polemik berkaitan dengan hal dimaksud, tidak ditata kelola dengan baik, maka pada akhirnya akan  menimbulkan  apatisme publik terhadap partai politik.
Implikasi lebih lanjut, dapat terjadi  bahwa, kader partai yang telah berjuang dari bawah dan memiliki  potensi yang mumpuni, tentu merasa ditelikung karier politiknya. Dalam situasi dan momentum politik seperti inilah, publik dapat menyaksikan betapa  terjadinya Degradasi Demokrasi dalam praktek berdemokrasi pada  Partai Politik di Tanah Air.
Degradasi Demokrasi
Memperhatikan dinamika politik dan demokrasi di Indonesia pasca Pemilu 2019, tampak terasa bahwa Demokrasi Indonesia sedang  bergerak berbalik arah dari pakem politik yang sesungguhnya.
Situasi ini yang oleh Budiman Tanuredjo (2020) disebut sebagai Kronisme di Era Demokrasi.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa, gejala Kronisme dan Nepotisme mulai semakin mengemuka, demikian juga oligarkipun semakin menguat.
Situasi seperti inilah yang dapat menjadi semacam indikasi bahwa di negeri ini sedang terjadi Degradasi Demokrasi.
Pasalnya, seperti disiyair oleh Budiman Tanuredjo (ibid) bahwa, saat ini rakyat terpinggirkan, kebebasan sipil mulai dikontrol, lalu oposisi tak pernah terdengar, dan kekuatan tengah bersikap apatis atau bahkan mungkin  sudah tiada.
Dalam sudut pandang yang lebih terbuka, dapat pula dikatakan bahwa,  saat ini gurita oligarki dalam partai politik telah  menguatkan asumsi dimana,  partai politik gagal dalam melakukan fungsinya sebagai penggerak proses  demokratisasi.
