Tentu saja, menolak kepulangan ISIS yang berarti menyetujui proposal Assad akan membuat Assad semakin kuat. Situasi ini tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Karenanya pada 18 Februari 2019, Presiden AS Donald Trump meminta negara-negara Eropa untuk menerima kepulangan ratusan milisi ISIS. Dari sini bisa disimpulkan, jika menolak kepulangan WNI-ISIS, berarti Jokowi telah menentang Trump.
Sesungguhnya, pendeportasian WNI-ISIS merupakan ongkos yang harus dibayar karena orang nomor satu di Indonesia pernah menyampaikan pesan agar Assad untuk segera lengser dari kursi kepresidenannya. Pesan itu disampaikan Presiden RI lewat ahli tafsir asal Suriah, Syekh Muhammad Ali Ash-Shobuni, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada pada 7 Januari 2013,
"Suriah membutuhkan pemimpin lain yang lebih mencintai rakyatnya. Demikian yang disampaikan Bapak Presiden," ungkap juru bicara kepresidenan, Julian Aldrin Pasha, di Istana Kepresidenan Bogor seperti dikutip Tempo.co.
Sekarang tinggal kembali kepada Jokowi dan kabinet yang dipimpinnya. Jika proposal Assad tersebut ditimbang cukup berat, lebih baik Jokowi menolaknya. Konsekuensinya, 660 WNI-ISIS akan dideportasi dari Suriah. Tapi, kepulangan mereka ke tanah air bukanlah masalah bagi Indonesia. Karena bagi Indonesia, kepulangan ke-660 WNI-ISIS tersebut bagaikan menggarami air laut.
