Jika melihat ketidaksignifikannya terhadap ancaman terorisme di tanah air, penolakan kepulangan 660 WNI-ISIS justru bisa dikesankan sebagai upaya lepas dari tanggung jawab atau cuci tangan negara dalam persoalan radikalisme.
Lewat "Proposal 660 WNI-ISIS", Assad Coba Tekan Jokowi
Sepertinya, isu kepulangan 660 milisi dan simpatisan ISIS tersebut tidak muncul begitu saja. Tidak mungkin ada asap jika tidak ada api. Begitu kata pepatah.
Jika isu yang membuat anak bangsa, termasuk pemimpinnya, berpolemik ini adalah "asap", tentu ada api yang mengakibatkan mengepulnya asap.
Saat ini lebih dari 10 ribu milisi dan simpatisan ISIS mendekam di dalam penjara-penjara di seantero Suriah, termasuk wilayah yang dikuasai Kurdi. Beberapa waktu lalu, Kurdi telah mengingatkan bahwa mereka tidak bisa menahan puluhan anggota ISIS tersebut selamanya.
Lantaran itu, pada November 2019, Assad berniat mendakwa anggota ISIS yang dipenjara di negaranya, terutama tahanan yang dipenjara di kamp-kamp di wilayah yang dikuasai Kurdi.
Namun demikian, patut diduga ada "udang" di balik rencana Assad tersebut. Dengan menggunakan puluhan ribu ISIS yang berada di tangannya, Assad ingin mendikte negara-negara "pengekspor" ISIS ke negara yang dipimpinya.
Assad yang tahu persis bila negara-negara tersebut menolak kepulangan warga negaranya yang terlibat ISIS, menyodorkan dua pilihan: deportasi atau eksekusi. Mungkin ini juga yang menjadi alasan Assad mencicil pendeportasian anggota ISIS ke negara-negara asalnya.
Jika Jokowi, msalnya, menolak kepulangan 660 warga Indonesia dari Suriah, maka Jokowi harus memenuhi proposal yang diajukan Assad. Selanjutnya, WNI di Suriah yang terlibat ISIS, sesuai pernyataan Assad, akan didakwa dan dihukum di Suriah.
Sebaliknya, jika Jokowi menolak proposal Assad, Assad akan mendeportasi WNI-ISIS. Dan seperti yang terjadi pada 2017, Jokowi tidak bisa menolak kepulangan warganya.
