PKH atau Program Keluarga Harapan yang dibuat oleh kementrian sosial RI, ternyata sudah ada sejak tahun 2007. Tak terasa sudah kira-kira 11 tahun berjalan. Saya memang asli ketinggalan zaman. Terima kasih, Kompasiana yang telah mengangkat tema ini sebagai lomba blog.
Selanjutnya pertanyaan saya adalah; apakah kementrian sosial RI sukses mencapai sasaran utamanya? Bagaimana umpan balik masyarakat? Apa yang harus diperbaiki untuk membuat program ini semakin menguntungkan rakyat banyak?
Miskin, Kurang Mampu atau Kurang Tercukupi?
Media massa memberitakan bahwa tidak ada gading yang tak retak. Masih ada kebocoran di sana-sini sehingga dana tidak tersampaikan dengan sempurna, masih ada korupsi dan sejenisnya. Sebuah umpan negatif sekaligus positif ketika masyarakat Bantul misalnya, ada yang ramai-ramai mengembalikan dana PKH karena merasa sudah cukup.
Apakah mereka ini merasa risih dengan istilah RTSM, Rumah Tangga Sangat Miskin yang notabene adalah sasaran PKH? Saya pikir bisa jadi. Siapa yang mau disebut-sebut sebagai orang miskin? Semiskin-miskinnya orang, ia punya kebanggaan akan dirinya sendiri. Bagaimana dengan mengganti miskin dengan kurang mampu atau kurang tercukupi?
Atau warga tersebut merasa kehidupannya sudah meningkat setelah beberapa tahun disubsidi lalu berpikir bahwa PKH lebih baik dialirkan kepada pihak lain yang lebih berhak dan belum mendapatkannya. Masih banyak target yang belum terjangkau di pelosok tanah air.
PKH Ala Jerman
Sekarang saya mencoba membandingkan kartu apa yang sudah ada di Jerman dan mirip dengan PKH dan hal apa yang mungkin bisa diambil sebagai usul untuk kemajuan di tanah air. Dari membaca advertorial Kompasiana, saya tahu Presiden menyarankan penerima subsidi dari PKH dapat memanfaatkan dana sebagaimanamestinya. Penggunaan yang semena-mena membuat tujuan dari program tidak tercapai.
Kemudian, itu mengingatkan saya pada Jerman yang sudah terlebih dahulu memiliki kartu subsidi dan aturan jelas-mendetil yang pasti bagi warganya. Uang A, untuk A dan uang B untuk B. Semua harus pas dan benar adalah salah dua ciri khas Jerman. Saya yakin, itu akan membuat orang tidak bingung, sembrono atau salah dalam mengatur uangnya. Berikut kartu-kartu penting subsidi pemerintah di Jerman:
1.Kindergeld, untuk anak-anak
Tidak ada kategori kaya atau miskin bagi orang tua di Jerman yang anaknya akan mendapat bantuan ini. Sebagai negara sosial dan wajib pajak, Jerman membagikan dana bagi setiap anak yang tinggal di Jerman, termasuk anak-anak para pengungsi dengan paspor asing. Anak-anak tersebut akan mendapatkan dana sampai dewasa, umur 18 tahun. Bahkan bisa lebih dari umur 18 tahun jika nanti anak melanjutkan kuliah. Sampai anak mendapatkan pekerjaan mapan, baru dana diputus.
Besarannya? Dari tahun ke tahun meningkat. Tahun ini kisarannya adalah; anak pertama dan kedua mendapat 204 euro, anak ketiga 210 euro dan anak keempat dan berikutnya, masing-masing akan mendapat 235 euro. Tidak ada batasan berapa anak yang boleh diberi dana seperti pada PKH (maksimal 3). Penduduk Jerman tidak sebanyak di Indonesia dan budaya masyarakatnya yang tidak menginginkan memiliki anak banyak.
Segelintir yang lainnya, memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan repot. Justru dengan keluarga beranak banyak, pemerintah merasa senang dan untung ada yang menopang piramida terbalik di mana golongan orang tua lebih banyak dari anak-anak sebagai generasi mendatang.
Cara memanfaatkan dana? Untuk anak-anak yang masih SD, biasanya uang akan diberikan orang tua kepada anak sesuai kebutuhan, tidak semuanya. Contoh, satu euro satu minggu untuk anak SD kelas 1-2 dan meningkat menjadi 2 euro bagi anak SD kelas 3-4 atau 5 euro untuk anak kelas 6 ke atas. Orang tua boleh mengatur sisa uangnya untuk kebutuhan sekolah atau pengembangan kepribadian dan talenta anak.
Ada juga orang tua yang langsung mentransfer dana ke norek bank anak yang sudah berumur 15 tahun ke atas. Ketika anak-anak sudah berusia genap 18 tahun, anak bisa mengambil uang sendiri tanpa persetujuan orang tua. Ia bisa membeli apa saja keperluannya. Membayar SIM mobil ketika berumur 17 atau 18, misalnya. Ingat, SIM Jerman bisa menghabiskan dana lebih dari 2000 euro. Itu dana yang tidak sedikit.
2.Elterngeld, untuk orang tua
Gambarannya, salah satu orang tua yakni ibu, yang setelah melahirkan anak belum pernah bekerja atau tanpa penghasilan akan mendapatkan uang sebanyak 300 euro per bulan selama 12-14 bulan. Uang itu diharapkan untuk memberi kenyamanan pada para ibu muda untuk meluangkan banyak waktu bersama bayi hingga suatu hari balita bisa dikirim ke taman kanak-kanak sehingga ibu leluasa mencari uang.
Ketika menerima dana itu, pikiran seorang ibu akan tenang mengurus anak dan tidak terburu-buru untuk mencari pekerjaan sampai masa menyusui dan tugas-tugas merawat anak balita selesai. Buat apa mencari uang ketika memiliki bayi, bukankah pemerintah sudah memikirkan bantuan yang diperlukannya? Mengapa bukan Muttergeld atau uang khusus untuk ibu?
Jerman sudah ada dana lain bernama Mutterschaftsgeld, bagi ibu muda yang ingin cuti melahirkan dan menyusui sampai 3 bulan. Dan barangkali karena tidak semua ibu menikah, sehingga orang tuanya tidak utuh akibatnya ibu dianggap sebagai orang tua tunggal.
***
Masih banyak lagi kartu-kartu pintar lain di Jerman. Lantas, apa hubungannya dengan PKH yang konon berkiblat pada kartu Amerika Latin? Tentu saja gambaran cara pemerintah Jerman memberikan kartu secara spesifik itu akan memperlancar pencapaian tujuan program. Kindergeld untuk anak dan Elterngeld untuk ibu.
PKH dengan judul Program Keluarga Harapan, bukankah keluarga itu terdiri dari ibu, bapak dan anak. Sehingga uang yang digunakan terdengar seperti; boleh digunakan semua anggota keluarga. Jika itu hanya untuk anak, bagaimana kalau diberi judul Program Anak Harapan?
Jadi uang itu mustahil kalau dipaksa hanya dihabiskan untuk keperluan ibunya (yang namanya tercatat di pendaftaran sebagai penerima bantuan atau KPM). Bukankah judulnya bukan program ibu harapan? Ibu tidak boleh membeli baju dan kosmetik dari dana yang ada karena ditakutkan kebutuhan penting untuk anak terabaikan.
PKH sendiri sebenarnya ditujukan bagi keluarga yang; memiliki anak berusia 0-6 tahun, mempunyai anak berusia < 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar (SD & SMP) dan sang ibu sedang hamil atau nifas. Intinya PKH untuk dua-duanya; anak dan ibu. Menurut saya, lebih baik dipisah menjadi Program Anak Harapan (PAH) dan Perlindungan Ibu Muda (PIM), misalnya. Jadi setiap keluarga tahu, berapa dana istimewa untuk anak dan berapa dana khusus untuk ibu yang sedang hamil atau nifas tadi.
Terakhir, harapan saya semoga kementrian sosial semakin membenahi program, menerima umpan balik dari masyarakat, mengadakan pengawasan ketat dan terpadu, PKH semakin merata di pelosok negeri dan tepat sasaran, sehingga benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan demi keluarga sehat, sejahtera dan berpendidikan. Selain itu KPM dapat memanfaatkan subsidi PKH semaksimal mungkin. Indonesia Bisa!(G76)
