Tapi melihat gaya pemerintahan saat ini, sepertinya hal ini bisa saja dilakukan karena di bidang infrastruktur pun, Pemerintah melakukan hal serupa yaitu mengabaikan perencanaan matang (seperti pembangunan Bandara Kertajati dan LRT di Palembang).
Dari beberapa hari setelah dimulainya PPDB (dalam hal ini di Surabaya), beberapa kasus yang terjadi diantaranya adanya banyak siswa dengan nilai baik tetapi tidak dapat diterima di sekolah negeri karena tidak ada sekolah negeri yang lokasinya representatif secara zonasi. Kalo istilah orang jawa jarak rumahnya "magak" atau nanggung terhadap sekolah-sekolah sekelilingnya.Â
Dengan sistem ini, sekolah lebih menerima siswa yang jarak rumahnya lebih dekat. Akhirnya muncul istilah prestasi siswa kalah dengan jarak rumah, padahal bisa jadi secara ekonomi siswa yang lebih pintar tadi lebih butuh sekolah di negeri daripada siswa yang jarak rumahnya lebih dekat tetapi nilainya lebih rendah.Â
Terkesan pemerintah hanya melakukan pemerataan pendidikan tetapi tidak keadilan pendidikan. Seyogyanya, reward terhadap kerja keras siswa dalam bentuk nilai dihargai dengan lebih proporsional, misalnya pemberlakuan zonasi, tetapi acuannya tetap nilai ujian nasional.
Selanjutnya tugas berat pemerintah adalah mapping sekolah-sekolah yang perlu di-support sarana dan prasarana serta tenaga guru yang berkualitas. Para guru pun memiliki tugas berat mendidik siswa-siswa yang lebih heterogen secara kemampuan akademik dan finansial.Â
Jika kebijakan zonasi ini dilaksanakan berkelanjutan (mungkin dengan beberapa modifikasi dan inovasi yang lebih terarah disesuaikan dengan problem daerah masing-masing) dan ditunjang manajemen sekolah yang baik dan dukungan orang tua murid, akan menghasilkan pemerataan pendidikan yang berkualitas (semoga bukan hal yang negatif yang lebih merata) serta siswa-siswa yang memiliki kecerdasan sosial lebih baik karena mereka akan berinteraksi dengan teman-teman yang lebih heterogen dari sisi ekonomi, sosial dan moral (semoga bukan hal-hal negatif yang menular diantara siswa).
