Panggung perpolitikan di Indonesia sedang mengalami banyak drama. Siapa yang mengira jika seorang Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy harus kembali berhadapan dengan KPK, atas dugaan suap usulan dana perimbangan daerah dalam RAPBN-P 2018.
Seperti yang kita ketahui Romahurmuziy yang biasa disapa Romy ini terbilang dekat dengan lingkaran kekuasaan atau pemerintah saat ini. PPP adalah bagian cukup penting dari Koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Namun, sejatinya kasus korupsi Romi ini tidak ada kaiatannya dengan kedekatannya Jokowi-Ma'ruf.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil Romi pada Kamis, 23 Agustus 2018 lalu. Pada pemanggilan itu, Romi mengaku dicecar selama kurnag lebih tiga jam untuk menjelaskan dana sebesar 1,4 M yang diduga merupakan temuan saat melakukan operasi penggeledahan di kediaman Wakil Bendahara Umum PPP Puji Suhartono. Namun, hingga saat ini, pasca pemeriksaan tersebut, kasus Romi masih adem-adem saja. Loh ini bagaimana kabaranya? Bahkan, yang lebih mengejutkan lagi, Romi sebelumnya juga sudah berhadapan dengan KPK.
Tepatnya pada tahun 2014 lalu, Â KPK pernah memanggil Romi yang diduga terlibat dalam kasus alih fungsi hutan Riau seluas 1.6 juta hektar. Romi pada waktu itu menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPR RI yang memiliki lingkup tugas di bidang pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan.
Ia diduga mengetahui banyak seputar revisi Surat Keputusan (SK) Mentri Kehutanan Nomor 673/Menhut-II/2014. SK tersebut menyebutkan tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan seluas kurang lebih 1.638.249 hektar dalam alih fungsi hutan di Riau. Hal ini pernah dilansir oleh media Rmol.co tahun 2017 lalu. Ketika itu  Direktur Center For Budget (CBA), Uchok Sky Khadafi mencium ada kejanggalan dengan status Romy yang  sampai saat ini masih menjadi saksi dalam kasus tersebut.
Romy dan Kinerja KPK yang Dipertanyakan
Semenjak menjadi Ketua Umum PPP versi pemerintah, Romy langsung merapat dan membawa gerbong PPP ke kubu koalisi yang dipimpin PDIP, yang saat itu tengah bertarung dalam kancah pemilihan umum 2014. Ucok Khadafi menyatakan lebih lanjut, jika mengacu pada aturan yang ada maka alih fungsi hutan lindung berdasarkan aturan harus minta izin DPR.
Namun diduga semenjak keberadaan Romi di kubu koalisi pemerintah, KPK seakan enggan dan tidak berani lebih, selain hanya menjadikan Romy sebagai saksi. Hal itu disampaikan Ucok Khadafi pada 2 Agustus 2017 lalu.
Sementara itu disisi lain KPK telah menetapkan Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Manurung sebagai tersangka kasus tersebut. Keduanya ditangkap Tim Satuan Tugas (Satgas) gabungan penyelidik dan penyidik KPK bersama tujuh pihak lain pada 25 September 2014.
Dalam sebuah pemeriksaan KPK, Annas Maamun mengaku telah menjalin kominikasi dengan Komisi IV terkait alih fungsi hutan itu. Namun hingga kini belum ada tindak lanjut dari KPK mengenai dugaan keterlibatan Romy dalam kasus korupsi tersebut. Dimana pada saat itu Romy menjabat sebagai Ketua Komisi IV. Komisi IV sendiri membidangi pertanian, perkebunan, Kehutanan, pangan, kelautan, dan perikanan.
Padahal, dalam kondisi apapun KPK dalam hal ini harus bersikap profesional. Dan rakyat Indonesia pasti mendukung langkah-langkah penyelamatan uang negara dari siapapun, selama itu merugikan rakyatnya.
Kita tidak ingin para penjahat ekonomi krah putih itu gentayangan di dalam pemerintahan. Menjadi duri dalam daging. Dan dapat mengganggu keseriusan pemerintah di dalam mengemban amanah dari rakyatnya.
Masyarakat yang cerdas akan bisa melihat mana yang patut didukung dan disanjung karena kerja nyatanya. Bukan pemuja buta hanya karena mengidolakannya. Siapapun orangnya tidak peduli tokoh hebat atau ulama sekalipun, selama bermain-main dengan amanah maka akan mendapat balasan yang setimpal.
Jejak Kader PPP di Pusaran Korupsi
Selain Romi Sang Ketua Umum, mungkin kita juga masih ingat dengan kasus korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2012-2013 lalu. Tepatnya Kamis (22/5/2014), KPK menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali sebagai tersangka. KPK juga mengeledah ruang kerja Suryadharma Ali dan Dirjen Haji-Umrah, Anggita Abimanyu.
Suryadharma Ali adalah merupakan kader militant Partai Persatuan Pembangunan. Jabatannya sebagai Menteri Agama tentu tidak lepas dari loyalitasnya sebagai kader PPP. Namun, korupsi yang dilakukannya sungguh tidak mencerminkan sikap sebagai politisi yang bijak. Bahkan, Nama Suryadharma Ali saat itu sangat mencoreng pamor PPP.
Saat ini, PPP juga harus siap-siap kembali mendapat coretan hitam karena ulah Ketumnya sendiri. Bayangkan jika seorang ketua umum partai besar sekelas PPP masih korupsi, apa yang akan terjadi? Romi harus mempertaruhkan jabatannya sebagai Ketua Umum.
Bagaiamanpun kelanjutannya kabar pemanggilan Romi oleh KPK pada Agustus kemarin, sebagai masyarakat biasa kita tentu sama-sama berharap agar kasus ini dapat segera diselesaikan, KPK harus tegas.Â
Jika Romi sudah terbukti jadi tersangka, segera tetapkan hukuman dan berikan sanksi politik yang setimpal. Namun jika KPK masih 'sungkan' menjadikan Romi  tersangka sebagaimna kasus tahun 2014 lalu, maka cukuplah masyarakat awam yang tau apa dan bagaimana fungsi KPK sebenarnya. Lebih dari itu, kami cukup tau bahwa Ketua Umum PPP tidak bisa memberikan tauladan yang baik dan tidak bisa menjaga marwahnya sebagai partai yang dianggap bagian dari "partai nasionalis relegius".
