Banyak PNS yang menganggap SKP ini kurang begitu penting, sehingga kerap lalai dalam mengerjakannya dan tidak tepat waktu untuk menyelesaikannya. Bahkan, ada yang baru membuatnya saat SKP sedang dibutuhkan, misalnya saat pengurusan kenaikan pangkat, jabatan, dsb.
Kedua, kurangnya pemahaman.Â
Tidak sedikit juga PNS yang kurang memahami bagaimana cara penyusunan SKP. Akibatnya, mereka ada yang menggunakan jasa orang lain untuk membuatkan SKP nya. Padahal, harusnya SKP ini tidak bisa dikerjakan oleh orang lain karena bersifat personal.
Ketiga, format SKP yang berbeda.Â
Walaupun bersumber yang sama, namun kenyataannya banyak format SKP yang berbeda. Hal ini tentu saja akan membuat ketidakseragaman bentuk SKP di seluruh kalangan PNS.
Keempat, kurangnya keterlibatan atasan.Â
Atasan yang cuek atau tidak memahami SKP bawahannya sehingga penilaian pun menjadi kurang riil. Bawahan mengerjakan SKP sendiri sehingga otomatis penilaian kinerjanya pun dikerjakan sendiri yang seharusnya menjadi kewenangan atasan.
Kelima, kurangnya sosialisasi SKP.Â
Walaupun sosialisasi sudah dilaksanakan secara terus menerus, namun sasaran sosialisasi belum mencapai keseluruhan PNS. Hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat menjadi kendala pemahaman PNS terhadap penyusunan SKP ini.
Pada dasarnya, SKP terbaru ini dirancang untuk menyempurnakan bentuk SKP sebelumnya. Dengan demikian diharapkan SKP terbaru ini dapat mengakomodir segala kebutuhan dan hal PNS dalam cakupan penilaian kinerjanya.
Namun, untuk menjangkau harapan dan ekspektasi tersebut memang dibutuhkan kesadaran seluruh PNS terhadap keberadaan SKP. Bukan hanya itu, inovasi juga sangat dibutuhkan agar SKP dapat disusun dengan mengacu pada satu keseragaman.Â
Jika ini sudah dicapai, maka SKP akan menjadi tepat sasaran serta mampu meningkatkan kinerja PNS menjadi lebih baik lagi.Â
***
