Menteri BUMN pertama di jabat oleh Tanri Abeng, pada era Pemerintahan Presiden BJ. Habibie, kemudian digantikan Laksamana Sukardi. Rozy Munir menjabat saat era Presiden Gus Dur.
Laksamana Sukardi kembali menjabat Menteri BUMN, saat Megawati menjadi Presiden mengganti Gus Dur.Â
Era periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono(SBY) Kementerian ini dipimpin oleh Soegiharto kemudian di reshuffle digantikan oleh Sofyan Djalil.
Di periode ke II SBY, Menteri BUMN dipegang oleh Mustafa Abubakar yang kemudian karena alasan kesehatan diganti oleh Bos Jawa Pos, Dahlan Iskan.
Kementeriaan BUMN dijaman-jaman tersebut tak terlalu moncer kinerjanya, kecuali di awal, pada saat Tanri Abeng memimpin, ia meletakan pondasi dan Standart Operating Prosedure (SOP) bagaimana Kementerian itu harus digerakan dan target-target capaiannya.
Kemudian Dahlan Iskan yang mereformasi kementerian secara gradual tapi meyakinkan dan bisa dikatakan berhasil karena membuat BUMN mulai bisa berlari.
Periode pertama Presiden Jokowi Menteri BUMN dijabat oleh mantan Chief Excutive Officer (CEO) PT. Astra Grup, Rini Soemarno.
Ia melakukan program synergi BUMN dimana setiap BUMN memiliki kewajiban untuk mensinergikan setiap usaha atau proyek perusahaan pelat merah satu dengan perusahaan pelat merah lain dan tidak diperkenankan bersaing satu sama lain.
Contohnya, Jika PT Telkom akan merenovasi atau membangun gedung harus dikerjakan perusahaan BUMN karya, tak boleh ke pihak lain.
Pendapatan antar perusahaan BUMN memang membaik dan terus tumbuh besar. Namun di lain pihak hal itu membuat kecemburuan pihak swasta yang menganggap dianaktirikan dan tak diberikan kesempatan yang sama dalam mendapatkan proyek-proyek pemerintah.
Selain itu penempatan komisaris dan direksi terkesan serampangan, pergantiannya sangat cepat antara 1 dan 2 tahun.Â
