Rupanya koalisi tambun Pemerintahan Jokowi Jilid II, berujung pada kabinet yang obesitas. Setelah sebelumnya 38 kursi yang selesai dibagi, terdiri dari 34 kursi menteri dan 4 kursi setara menteri.
Hari Jumat (24/10/19) kemarin dipilih dan dilantik lagi untuk 12 posisi wakil menteri, jika kita kategorikan. Jabatan Wamen merupakan pembagian jatah lapisan kedua bagi para pihak yang berkeringat saat Pilpres 2019 lalu.
Terlihat sangat jelas sih sebenarnya jika Jokowi memang menyediakan  posisi-posisi yang saat ini sudah terbagi, sebagai akomodasi politik, walaupun ada lah menghitung berdasarkan kompetensi masing-masing dua jabatan diatas.
Sepertinya ada ukuran tertentu untuk menentukan siapa dapat apa, ada jasa ada posisi begitulah kira-kira.Â
Sekarang 2 lapisan jabatan yang cukup bergengsi sudah terisi penuh"fully loaded". Eh dilalahnya masih ada pihak-pihak yang merasa belum kebagian jatah, padahal keringat yang pihak-pihak itu keluarkan tak kalah deras untuk memperjuangkan Jokowi-Maaruf Amin memenangi Pilpres.
Sebut saja Partai Hanura, PKPI, PBB, dan Nahdlatul Ulama serta Muhamadiyah yang secara tradisional selalu mendapat jatah posisi tertentu dalam Kabinet.
Walaupun 2 terakhir NU dan Muhamadiah sejatinya sudah mendapat jatah, Maaruf Amin boleh lah disebut sebagai representasi NU, ia merupakan mantan Rois Syuriah PBNU.
Muhamadiyah pun memiliki wakil Muhadjir Effendy sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
Kendati demikian ada bagian dari NU yang mempermasalahkan posisi Menteri Agama yang secara tradisional merupakan jatah mereka.
Nah, yang bergundah adalah 3 parpol pengusung tadi, Hanura, PBB, dan PKPI. Semuanya tahu bagaimana mereka berjibaku untuk memenangkan Jokowi walaupun dalam Pemilihan Legislatif mereka tak lolos electoral Threshold seperti halnya PSI dan Perindo.
Namun PSI dan Perindo sudah dapat jatah dengan masuknya Angela Tanoesudibjo sebagai Wamen Parawisata dan Ekonomi Kreatif.
