Sebenarnya langkah Kemenkeu untuk mengjadapi isu ini sempat salah, ketika mencoba memberi batasan tegas bahwa isu tersebut adalah ranah pribadi. Meskipun benar pelaku adalah anak pejabat Ditjen Pajak, tapi peristiwa kekerasan itu sendiri tak ada hubungannya sama sekali dengan Kemenkeu.
Secara rasional logika itu memang masuk akal, tapi mereka lupa bahwa yang dihadapi adalah warganet +62 yang pola komunikasi di media sosialnya cenderung random bahkan sangat chaotic.
Alhasil, isu yang tadinya cuma beriak berubah menjadi ombak besar trust issue yang melahirkan krisis, apalagi dalam waktu bersamaan,media mainstream menemukan fakta ada 13.000 pegawai Kemenkeu yang belum melaporkan LHKPN, padahal memang sebenarnya masih berjalan saja, karena pelaporan kekayaan pegawai publik itu bisa dilakukan hingga akhir Maret 2023 yang akan datangÂ
Di tambah lagi, entah dari mana asalnya muncul video saat pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban yang dilakukan dengan benar-benar keji dan biadab.
Emosi publik tak terbendung, lewat pola asosiasi, Kemenkeu dianggap sebagai "Dandy Cs." Persepsi publik terhadap Kemenkeu terus memburuk, Akhirnya langkah drastis harus dilakukan Kemenkeu agar kerusakannya tak terus menyebar, dilokalisir untuk selanjutnya diperbaiki kembali.
Langkah pertama yang konkrit dilakukan Kemenkeu adalah pada hari ini Jumat (24/02/2023) Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memecat ayah dari Mario Dandy Satrio pelaku penganiayaan keji terhadap David, Rafael Alun Trisambodo dari jabatan dan tugasnya di DJP.
"Dalam rangka untuk Kementerian Keuangan mampu melangsungkan pemeriksaan, maka mulai hari ini saudara RAT saya minta untuk dicopot dari tugas dan jabatannya," kata Sri Mulyani, seperti yang saya saksikan langsung di Kemenkeu,hari ini.
Rafael tak hanya dipecat, ia pun akan terus diperiksa secara detil dan teliti hingga kemudian pihak inspektorat Jenderal Kemenkeu bisa menentukan tingkat hukuman disiplin yang akan ditetapkan, jika dalam prosesnya kemudian ditemukan ada unsur pidana, maka pihak Kemenkeu akan menyerahkannya kepada aparat yang berwenang, dan hal tersebut akan diawasi langsung oleh Menkeu SMI.
Semua langkah yang dilakukan Kemenkeu dalam mengelola krisis ini menarik untuk dicermati, mengutip teori Bill Mc Farlan dalam bukunya "Drop The Pink Elephant: 15 Ways to Say What You Means and Means What You Says"terdapat tiga formula ketika sebuah instusi melakukan kesalahan atau tindakan yang mencederai reputasi mereka, yakni Regret, Reason, dan Remedy, atau dalam dunia komunikasi disebut 3R.
Regret bermakna menyesali dengan tulus atas perbuatan yang telah mengecewakan konsumen atau para pemangku kepentingan. Sejak awal kasus ini muncul, Kemenkeu sudah merespon dengan langsung melakukan permintaan maaf dan mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawal proses hukum yang sedang berlangsung terkait masalah penganiayaan tersebut.
Reason, memberikan alasan atas peristiwa yang terjadi. Karena yang terjadi adalah kepercayaan publik terhadap Kemenkeu terutama dalam hal pengelolaan pajak dengan titik tolak attitude para pegawainya, terutama dalam hal kepatuhan terhadap pajak yang salah satunya mempertanyakan mengapa kok 13 ribu pegawai Kemenkeu belum melaporkan LHKPN, Kemenkeu memberikan alasan yang valid bahwa prosesnya masih berjalan, dan waktunya memang benar masih ada.
