Sekilas kemarin saya melihat tayangan televisi tentang bebasnya pedangdut Saipul Jamil dari Lembaga Pemasyarakan Cipinang setelah selama 8 tahun mendekam karena kasus pelecehan seksual dan penyuapan Panitera Pengadilan Jakarta Utara.
Tampak ia dikalungi bunga dan diarak diatas mobil kap terbuka, seolah ia pahlawan yang baru pulang dari medan juang mengharumkan nama bangsa dan negara.
Saipul terlihat sangat sumringah menebar senyum keceriaan, tak lupa ia mengucapkan sepatah dua patah kata dan menjawab pertanyaan sejumlah penggemar dan wartawan yang meliput momen kebebasannya.
Yang menarik dan kemudian menjadi sorotan adalah saat Saipul menjawab pertanyaan dari salah seorang yang berada dalam kerumunan di depannya.
"Bang Ipul Trauma enggak"?
Dengan tangkas ia pun menjawab seperti yang saya saksikan di sejumlah channel Youtube.
"Ya pasti trauma, jadi buat teman-teman hati-hati, bijaklah dan selalu waspada. Kita tidak tahu dimana ada musuh, bisa jadi teman dianggap baik tapi ternyata dia musuh kita. Tapi ya sudahlah, yang penting kita ikhlas" begitu jawab Ipul.
Terhenyak saya mendengar pertanyaan dan jawaban Saipul Jamil ini.
Tak sadarkah mereka ini, bahwa Saipul Jamil dilaporkan dan dipidana karena ia melakukan pelecehan seksual terhadap seseorang yang ia sebut "temannya" itu, dan kasusnya tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan di pengadilan.
Kok Ipul ini seolah memposisikan dirinya sebagai "korban", padahal dia lah pelaku kejahatan dan "temannya" itulah yang menjadi korban laku bejatnya itu.
Tanpa rasa bersalah sama sekali sejumlah media terkhusus infotainment turut mengglorifikasi momen ini.
Sejumlah stasiun televisi yng menuhankan rating seolah berlomba menghadirkan Saipul Jamil, yang kelihatannya sedang melakukan framing untuk menggeser posisinya dari seorang pelaku pelecehan seksual menjadi "korban pengkhianatan teman."
Sementara di sisi lain, ada sebuah kasus perundungan dan pelecehan seksual yang sudah terjadi hampir satu dekade di sebuah lembaga yang menjaga moral tontonan, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang menurut Komnas HAM ada kesan terjadi pembiaran.
Kasus ini baru serius diselediki dan diungkap setelah surat terbuka  yang  ditulis pengacaranya kepada Presiden Jokowi, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Gubenur DKI Anies Baswedan viral di media sosial.
Padahal menurut pengakuan MS pegawai KPI yang menjadi korban perundungan dan pelecehan seksual oleh 7 orang rekan-rekan sekantornya , sebelumnya ia telah 2 kali melaporkan perkara tersebut pada pihak Kepolisian di Polsek Gambir Jakarta Pusat, pada tahun 2015 dan 2019.
Namun kedua laporan tersebut ditolak oleh pihak kepolisian karena korban dianggap tak memiliki bukti yang cukup seperti foto saat para pelaku melakukan perundungan dan pelecehan seksual.
Sesuatu yang aneh dalam kasus pelecehan seksual seperti itu, mana mungkin lah MS sempat berfoto-foto ketika perundungan dan pelecehan seksual terjadi pada dirinya.
Dan polisi saat itu mengarahkan kasus ini diselesaikan secara internal saja.Â
"Tapi di kantor polisi, petugas tidak menganggap cerita saya serius dan malah mengatakan, 'Begini saja pak, mana nomor orang yang melecehkan bapak, biar saya telepon orangnya'," begitu ungkap MS. Seperti dilansir Kompas.com, Kamis (02/09/21).
Namun 2 kali laporan MS Â tersebut dibantah oleh pihak kepolisian, karena menurut catatan mereka pelaporan atas kasus tersebut tak pernah terjadi di Polsek Gambir.
Saya sih menduga, hal tersebut bisa terjadi lantaran saat MS melaporkan tak dicatat oleh pihak Kepolisian apalagi dimasukan dalam berita acara perkara.
Sebelumnya MS pun telah melaporkan peristiwa perundungan dan pelecehan seksual kepadanya kepada atasannya di KPI.
Namun respon internal KPI pun tak cukup memadai untuk menghentikan keadaan yang menimpanya tersebut.
Ia hanya dipindahkan ke ruangan lain di departemen yang berbeda. Laporan MS ini dibenarkan oleh salah seorang Komisioner KPI Nuning Rodiyah.
Tapi menurut Nuning, MS saat itu tak mengungkapkan bahwa telah terjadi perundungan dan pelecehan seksual terhadap dirinya, ia hanya meminta untuk dipindahkan saja.
Carut marut penanganan kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap MS yang harus menunggu viral baru ditangani dengan benar dan glorifikasi kebebasan Saipul Jamil pelaku pelecehan seksual oleh sejumlah media, menjadi sebuah ironi yang menohok.
Menyaksikan kondisi ini, sontak saja warganet bereaksi keras. Mereka mengecam ironi penyikapan kasus pelecehan seksual ditengah masyarakat oleh para pemangku kepentingan ini.
Bahkan diantara mereka ada yang mengajukan petisi agar Saepul Jamil di banned saja dari berbagai acara televisi.
Saat tulisan ini dibuat ada 148.727 netizen yang sudah menandatangi petisi boikot Saipul Jamil ini di Petisi.org.Â
Dalam pengantarnya penggagas petisi ini menuliskanÂ
"jangan biarkan mantan narapidana pencabulan anak(pedofilia) masih berlalu lalang dengan bahagia di dunia hiburan ssmentara korbannya harus merasakan trauma"
Sikap masyarakat terhadap pelaku pelecehan seksual dan "pelecehan seksual" itu sendiri sangat menggembirakan karena mulai ada kesadaran kolektif terkait laku bejat yang tak bermoral ini.
Sementara di lain pihak sikap aparat dalam menegakan hukum terkait pelecehan seksual agak memprihatinkan, mereka harus dipecut dengan berita pelecehan seksual menjadi viral dahulu baru penanganan terhadap kasus tersebut serius.
Makanya tak heran ketika Komnas HAM mensinyalir ada upaya pembiaran atas kasus MS yang dilecehkan secara seksual oleh para rekannya sesama pegawai KPI.
Seharusnya ada upaya secara bersama-sama dari aparat dan masyarakat dalam penanganan kasus-kasus pelecehan seksual ini.
Harus ada empati lebih dalam penanganan kasus seperti ini, aparat paling tidak mendengaekan lah apa yang diadukan para korban pelecehan seksual. Jangan memberi kesan malah memojokan korban.
Lantaran bisa jadi kejadiannya sudah lama berlalu, tetapi karena keadaan korban baru berani mengungkapkannya kemudian yang menyebabkan bukti-bukti sudah tak valid lagi.
