Lantas mengapa Anies melakukan pendekatan naturalisasi dibanding pendekatan normalisasi? salah satunya karena naturalisasi yang digagas Anies ini tak mengharuskan dilakukan penggusuran warga yang ada di bantaran sungai, seperti konsep normalisasi yang dilakukan BTP.
Hal ini sejalan dengan janji kampanyenya yang tak akan pernah lagi melakukan penggursuran seperti yang dilakukan BTP. Bahkan di beberapa tempat seperti Bukit Duri Manggarai misalnya Anies sudah melakukan kontrak politik untuk tak menggusur wilayah tersebut.
Namun ketika Anies beberapa kali diundang untuk menjelaskan konsep naturalisasi tersebut di Kementerian PUPR dirinya tak pernah hadir, padahal hal itu penting agar ada keselarasan program dalam menanggulangi banjir.
Parahnya lagi anggaran penanggulangan banjir Pemprov DKI Jakarta tahun 2019-2020 dipangkas. Menurut data dari APBD.Jakarta.go.id, mata anggaran Penanggulangan dan Pengendalian Banjir yang masuk ke dalam pos anggaran Dinas Sumber Daya Air mengalami penurunan.
APBD DKI Jakarta untuk tahun 2019 hanya menganggarkan unruk pengendalian banjir sebesar Rp. 1,75 triliun menurun sekitar Rp.250 miliar dibanding tahun 2018, anggaran pengendalian banjir sebesar Rp. 2 triliun atau sebesar 69 persen dari total anggaran Dinas SDA yang berjumlah Rp 2,9 triliun.Â
Imbas penurunan anggaran ini, normalisasi atau naturalisasi sungai menjadi mandeg tak berjalan sama sekali. Persoalannya kemudian ialah bukan konsep mana yang lebih unggul, naturalisasi atau normalisasi, tapi sejauh mana anies telah menjalankan program naturalisasi sementara ia hentikan program normalisasi.Â
Faktanya sampai hari ini, Anies tak belum menunjukan penerapan konsep naturalisasi tersebut. Itu fakta tak perlu dipelintir, konsep sehebat apapun tanpa pelaksanaan ya nothing lah...
Jika benar konsep naturalisasi sungai ala Anies  tersebut akan tetap dilaksanakan, tantangan terbesarnya adalah mensinkronkan dengan janji kampanye nya tadi yang tak akan menggusur penduduk disekitar bantaran sungai.
Dalam konsepnya, beton yang dipakai sebagai penahan air dalam konsep normalisasi akan diganti dengan bronjong batu untuk turap sungainya. Dengan memakai bronjong batu kali tersebut artinya dibutuhkan lahan lebih banyak dibanding dengan beton. Paling tidak dibutuhkan lahan selebar 12,5 meter. Dengan kebutuhan lahan selebar itu dibutuhkan sempadan tanah selebar 80 hingga 90 meter.
Menurut pakar Bioteknologi dri Universitas Indonesia, Firdaus Ali. konsep Naturalisasi Sungai ini akan berhasil jika Pemprov DKI mampu membebaskan lahan di kanan kiri Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan total luas lahan 1000 meter di masing-masing sisi.
Dan menurut Firdaus Ali, hal itu sangat sulit dilakukan Anies apalagi jika dikaitkan dengan janji kampanye nya yang tak akan menggusur warga. Saat ini saja pembebasan lahan sepanjang 1,2 km belum rampung Pemprov DKI lakukan padahal itu diperuntukan bagi sodetan Ciliwung.Â
