ICAC didirikan untuk memberantas kasus korupsi yang bergejolak saat itu. Hal ini ditengarai dengan pesatnya sektor pembangunan yang mengalami perkembangan signifikan pada era 1960-1970.
Peristiwa naas itu terjadi pada 1977, ICAC di demo oleh ribuan polisi dikarenakan menangkap 247 tersangka korupsi, yang mana dari 143 orang yang ditangkap adalah polisi.
Undang-undang Hongkong sebelumnya menyebutkan bahwa ICAC akan berfungsi independen dan bertanggungjawab kepada eksekutif Hongkong. ICAC melaporkan langsung kepada gubernur Hongkong Sebelum peralihan kedaulatan pada 1997, serta penunjukkan ICAC dilakukan langsung oleh kantornya.
Selanjutnya, ICAC banyak dimanfaatkan untuk mencari "kesempatan" untuk kepentingan pribadi. Stigma negatif seperti "pelayanan yang baik dan cepat akan didapatkan setelah memberikan uang kepada apparat pemerintah" telah menjadi rahasia umum.
Praktik korupsi seperti suap, berkembang pesat di Hongkong. Parahnya lagi, kepolisian Hongkong juga terindikasi melindungi pelaku perjudian, bandar narkoba dan prostitusi.
Meskipun ICAC banyak menghadapi masalah, akan tetapi Lembaga ini menjadi percontohan untuk pemberantasan korupsi di negara lain. Dukungan keuangan yang besar, jumlah tenaga ahli yang handal, didukung pemerintah selama kurang lebih 30 tahun turut memperkokoh lembaga ini. Hingga akhirnya hongkong dapat menempati rangking ke 14 yang merupakan angka cukup sukses dalam memberantas korupsi di negaranya.
ACRC Korea Selatan
Peristiwa ini terjadi pada tahun 2008 silam. Presiden Korea Selatan yang saat itu berlatar belakang pengusaha membubarkan Lembaga anti rasuah Korean Independent Commission Against Corruption (KICAC).
Alasan utamanya adalah karena KICAC telah dianggap mengganggu hubungan antara pemerintah dan pengusaha. Tidak tanggung-tanggung, komisioner KICAC Kim Geo-Sung, pun ditetapkan menjadi tersangka.
Sebagai informasi, KICAC telah berdiri pada tahun 2002, Lembaga ini memiliki kewenangan penuh dalam pencegahan dan penegakan hukum anti korupsi di korea selatan.
Setelah Lembaga anti rasuah itu bubar, lalu digantikan oleh Anti-Corruption and Civil Right Commission (ACRC). ACRC merupakan gabungan antara KICAC, Ombudsman, serta komisi banding administratif.
Dalam pelaksanaannya, ACRC terbatas pada perbaikan pelayanan publik dan hanya melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan administrasi. Mungkin karena hal inilah korea selatan hanya menempati rangking besar ke 45 yang tentunya membutuhkan usaha lebih baik untuk pemberantasan korupsi di negaranya.
