Kontroversi Iklan Prabowo di Bioskop dan Kritik Politik

Ruang hiburan harus diakui sebagai ruang netral, kecuali penonton sudah diberi tahu bahwa akan ada konten pemerintah sebelum film

Penayangan video capaian pemerintahan Presiden Prabowo di jaringan bioskop pada 9--14 September 2025 menimbulkan kontroversi publik dan kritik dari berbagai kalangan. 

Iklan tersebut dianggap melintasi batas antara penyampaian informasi publik dan propaganda politik, khususnya bila ditayangkan di ruang hiburan seperti bioskop. 

Penelitian ini mengkaji kronologi konten & respons publik, kerangka hukum-politik terkait etika iklan pemerintah, serta implikasi dampaknya terhadap kepercayaan publik dan netralitas ruang publik. 

Baca juga: Kontroversi Redistricting di Texas dan Implikasinya terhadap Demokrasi

Dengan pendekatan deskriptif-analitis berdasarkan laporan media dan pernyataan resmi, penelitian ini menawarkan rekomendasi kebijakan bagi regulasi iklan layanan masyarakat dan ruang hiburan komersial.

Pendahuluan

*Latar: Pemerintahan Prabowo-Gibran dari awal pemerintahan menghadapi sorotan publik. Salah satu isu muncul ketika pemerintah menayangkan video capaian kerja kabinet di bioskop, ruang hiburan yang biasanya diisi trailer film dan iklan komersial.

*Masalah: Apakah tindakan ini melanggar etika penyampaian pesan publik? Apakah ini propaganda terselubung? Bagaimana regulasi hukum mengatur "informasi pemerintah" yang ditayangkan di ruang publik hiburan?

Baca juga: Gedung Putih Ikut ke TikTok: Politik, Kontroversi, dan Simbol Globalisasi Digital

*Tujuan: Menganalisis kontroversi dari sisi hukum, politik, publik; memahami persepsi publik; dan menyediakan rekomendasi regulatif.

Baca juga: Sakau Politik: Patologi Demokrasi Pasca Pemilu dan Krisis Substansi Pembangunan

Kronologi Kejadian

Tanggal