Kanada menerapkan pajak karbon federal sejak 2019, dimulai dari $20 per ton COâ‚‚ dan meningkat setiap tahun.
Pengelolaan Dana:
- ‌Sebagian besar dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk carbon rebates, untuk mengurangi dampak pada rumah tangga berpenghasilan rendah.
- ‌Dukungan bagi industri untuk investasi dalam teknologi hijau.
- ‌Pendanaan proyek energi bersih, seperti elektrifikasi transportasi dan efisiensi bangunan.
Pajak ini membantu Kanada mengurangi emisi sambil menjaga daya beli masyarakat.
3. Inggris
Inggris menerapkan pajak karbon sejak 2013 melalui mekanisme Carbon Price Floor (CPF), yang bertujuan untuk menstabilkan harga karbon.
Pengelolaan Dana:
- ‌Investasi dalam energi nuklir, angin, dan tenaga surya.
- ‌Dukungan bagi perusahaan untuk inovasi teknologi rendah karbon.
- ‌Program efisiensi energi untuk rumah tangga.
Inggris telah berhasil mengurangi ketergantungan pada batu bara dan meningkatkan energi terbarukan secara signifikan.
Melihat dampak positif yang ditimbulkan dari penerapan pajak karbon di negara-negara yang lebih dulu mengadopsinya, Indonesia dapat menjadikannya sebagai acuan dalam merancang kebijakan serupa. Dengan melihat bagaimana keuntungan dari pajak karbon dialokasikan untuk mendukung inovasi energi bersih dan transisi menuju ekonomi rendah emisi, Indonesia dapat merancang kebijakan yang tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan tetapi juga tetap memperhatikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Namun, kita juga tidak dapat mengabaikan dampak negatif yang kemungkinan akan muncul jika mengimplementasikan pajak karbon secara tidak tepat. Kami telah mendiskusikan dampak negatif yang sekiranya akan timbul jika pajak karbon kurang tepat pengimplementasiannya:
1. Jika tarif pajak karbon terlalu tinggi tanpa ada insentif atau dukungan bagi industri, biaya produksi dapat meningkat secara signifikan. Kenaikan biaya ini bisa diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga barang dan jasa yang lebih tinggi, yang dapat mengurangi daya beli masyarakat.
2. Pajak karbon dapat memperburuk kesenjangan ekonomi jika masyarakat berpenghasilan rendah harus membayar lebih untuk kebutuhan dasar seperti listrik dan bahan bakar. Jika tidak ada kompensasi atau subsidi, kebijakan ini bisa menjadi beban sosial yang berat.
