***
Publik boleh saja curiga dan mengkritisi langkah Komisi III DPR. Sebab langkah yang diambil saat ini semata-mata dilandasi sebuah motif hanya ingin mencuri kesempatan untuk meningkatkan citra semata. Bahkan menurut peneliti LIPI, Siti Zuhro, polemik pembelian lahan RSSW ini menjadi kesempatan lawan tanding utnuk mengumpulkan amunisi. Ya amunisi untuk menyerang dan menghadang Ahok. Cuma Siti Zuhro menyarankan karena ini tahun politik, maka lawan atau penantang Ahok agar tidak membuat keruh (sumber). Jika hal ini diabaikan maka akan menggerus kepercayaan (trust) yang berdampak menghilangkan simpati publik, sehingga malah merusak citra sendiri.
Dalam dunia politik, setiap langkah dan tindakan tidak bias kepentingan. Termasuk pula kepentingan politik Komisi III ikut pula nimbrung menyelidiki polemik pembelian lahan RSWW ini. Apalagi semua anggota Komisi III merupakan perwakilan partai, yang hampir semuanya berseberangan dengan Ahok. Sikap curiga ini menjadi wajar mengingat persoalan RSSW ini muncul ketika Gubernur DKI (Ahok) sekarang sebagai petahana berniat juga maju ke gelanggang pertarungan Pilgub DKI 2017.
Dugaan dan indikasi Komisi III sedikit memiliki kepentingan untuk memihak salah satu pihak, dapat ditelaah dari penjelasan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Beny K. Harman. Menurut Beny, bahwa pihaknya (lebih) mempercayai hasil audit BPK, karena merupakan satu-satunya lembaga negara yang berwenang melakukan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan investigatif lainnya (sumber).
Di samping itu, jauh sebelum Komisi III beranjang sana ke BPK, Selasa (19/4/16) kemarin, salah seorang anggotanya, Sufmi Dasco Ahmad, dari Fraksi Gerindra juga sudah memberikan warning kepada Ahok. Menurutnya “hasil audit BPK harus diterima sebagai dokumen hukum yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian karena di keluarkan oleh lembaga yang berwenang dan telah dilakukan melalui standar pemeriksaan yang benar. Maka sudah sepatutnya secara hukum KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus tersebut” (sumber). Padahal mereka tahu bahwa LHP BPK tersebut telah menimbulkan polemik di masyarakat. Di sisi lain, mereka juga harusnya tahu bahwa tak kalah banyak pula yang menyangsikan LHP BPK tersebut. Termasuk Ahok, yang menyebutkannya sebagai penipuan.
***
Harus diakui bahwa kasus pembelian lahan RSSW ini telah menyita perhatian banyak pihak. Tak terkeculai anggota DPR. Mereka tak akan tidak ingin melepaskan kesempatan ini untuk juga turut “bermain”. Siapa tahu, dalam air yang keruh dapat pancingan ikan yang besar dan segar.
Publik juga akan terus dipaksa untuk tetap awas mengikuti dan memperhatikan dengan seksama setiap aktor yang ingin turun gelanggang berlaga. Soal siapa yang akan keluar sebagai pemenang, tergantung siapa yang paling lihai mempermainkan bandul.
Wallahu a’lam bish-shawabi
Ya sudah, selamat membaca, …
Makassar, 20 April 2016
