Rabu, 3 Apri 2024, Komisi X DPR RI adakan rapat bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi membahas kebijakan mahasiswa magang di luar negeri, permasalahan dugaan Tindakan Pidana Penjualan Orang (TPPO) serta isu isu aktual lainnya.
Melalui pimpinan sidang Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti, S.E., M.M (Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Jawa Tengah IV) meminta penjelasan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang kasus mahasiswa magang di Jerman serta isu penghapusan ekskul Pramuka dan isu aktual lainnya.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. Â menanggapi kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berkedok magang ferienjob atau liburan bekerja di Jerman. Nadiem menyatakan ferienjob bukan bagian dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari kementeriannya.
"Banyak program yang disalahartikan sebagai MBKM, tapi itu (ferienjob) bukan MBKM," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen.
Menurut Nadiem, program ferienjob juga tidak sesuai dengan kriteria MBKM yang ditentukan Kemendikbudristek. Dalam rapat tersebut, Kemendikbudristek menyatakan ferienjob merupakan program legal yang diselenggarakan di Jerman. Namun, program itu tidak sesuai dengan MBKM karena menitikberatkan pekerjaan fisik. Sementara MBKM lebih berorientasi pengembangan nalar dan kompetensi mahasiswa sesuai program studinya.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek Dr. Ir. Kiki Yuliati, M.Sc. Â menyampaikan bahwa terdapat misinformasi di Indonesia sehingga banyak yang menganggap ferienjob bisa diikuti sebagai bagian MBKM. "Ferienjob disebut sebagai magang padahal ferienjob ya ferienjob, terjemahannya tidak bisa disebut sebagai magang," ucap Kiki.
Saat ini, sudah tidak ada lagi mahasiswa Indonesia yang mengikuti ferienjob di Jerman sebagai bagian dari MBKM. Kemendikbudristek pun mengatakan mendukung penuh upaya penegakan hukum yang saat ini sedang dilakukan kepolisian. Secara internal juga melakukan audit untuk melakukan perbaikan bersama perguruan tinggi agar hal serupa tidak terjadi lagi. Diketahui, Bareskrim Polri sedang menyelidiki dugaan TPPO berkedok magang mahasiswa ferienjob di Jerman. Temuan sementara ada ada 1.047 mahasiswa yang menjadi korban dari 33 universitas di Indonesia.
Mengenai Ekskul Pramuka, Nadiem menyebutkan bahwa Pramuka sebagai ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah. "Tapi secara prinsip menurut saya satu, mohon sudah tidak lagi dibahas bahwa Pramuka itu dihapus atau dihilangkan dari sekolah. Karena peraturannya sudah sangat jelas bahwa itu menjadi ekskul yang wajib diselenggarakan oleh sekolah," ujar Nadiem. Lalu, Nadiem mengatakan, dirinya ingin meningkatkan status Pramuka sehingga bukan sekadar ekskul saja. Menurutnya, muatan Pramuka harus bisa masuk ke Kurikulum Merdeka.
"Jadi mungkin itu suatu hal yang bisa meningkatkan status nilai-nilai Pramuka yang tadinya hanya ekstrakurikuler bisa masuk ke dalam co-kurikuler. Apalagi menurut saya lebih menarik lagi kalau bisa dimasukkan ke dalam komponen P5, sehingga nilai-nilai kepramukaan itu bisa mendarah daging di anak-anak kita melalui program co-kurikuler," tuturnya. Sementara itu, Nadiem mengenang dirinya ketika mengikuti kegiatan Pramuka saat SD dulu. Dia menyebut jurit malam dan berkemah sebagai memori paling berkesan saat Pramuka di SD dulu. "Saya anak Pramuka, saya SD Pramuka. Saya masih ingat sekali pengalaman saya melakukan berkemah dan jurit malam di SD. Jadi itu satu hal yang membuat saya menjadi memori yang paling positif di SD," imbuh Nadiem.
Dr. Drs. Adrianus Asia Sidot, M.Si (Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golongan Karya Kalimantan Barat II) mempertanyakan apakah kebijakan ini hanya keterlibatan dari pemerintah jerman atau memang berlaku di beberapa negara di Dunia. Mengenai pramuka saya tidak setuju dengan pendapat tidak boleh dihapus tapi tidak diwajibkan. Justru menurut saya pramuka merupakan ekstrakurikuler yang perlu terus ada, melihat nilai-nilai yang ada dari kegiatan pramuka sangat banyak. Oleh karena itu saya sangat setuju jika ekstrakurikuler pramuka tetap diwajibkan di satuan pendidikan.
Moh. Haerul Amri, S.P (Anggota Komisi X DPR Fraksi Partai NasDem Jawa Timur II) menambahkan bahwa ada hal yang paling penting yaitu adanya kelalaian perguruan tinggi dalam menerima undangan jobfair. Pihak kampus juga belum melakukan riset mengenai jam kerja dan resiko program jobfair di Jerman.Â
Oleh karena itu hal ini akan memungkinkan mahasiswa salah paham mengenai jam kerja dan beban kerja di Jerman yang memang seperti itu. Kami juga harap Kemendikbudristek agar segera menyelesaikan permasalahan ini. Karena dikahwatirkan akan menimbulkan kesalahpahaman pemerintah Jerman yang berdampak pada kerjasama negara kita dengan negara Jerman. Beliau juga menyampaikan Pramuka merupakan ekstrakurikuler yang menjadi kebanggaan bagi siswa bahkan mahasiswa. Oleh karena itu kami mengharapkan agar ekstrakurikuler pramuka tetap diwajibkan. Kami juga menduga permasalahan pramuka ini merupakan otak atik dari Mas Menteri yang kemudian akan dileraikan kembali.
