Selipan kritik terhadap perilaku ulama yang demikian, merupakan bentuk kekesalan warga yang seolah terhalang tembok tebal untuk memiliki hak dicalonkan sebagai pemimpin sebuah daerah atau negara.
Sebagaimana yang penulis sampaikan diatas...pihak yang dengan percaya dirinya memblowup apa yang disampaikan Ahok sebagai penistaan agama... karena secara isi pidato nya mengandung unsur penghinaan dan merendahkan profesi ulama adalah kalompok HTI dan para habib.
Kalau disimak statemen terakhir ini penghinaan terhadap ulama menggelinding menjadi bola panas penistaan terhadap agama..
Tak ayal.. pernyataan Ahok ini menjadi bumerang yang menikam citra dirinya sebagai pemimpin yang bersih dan tegas.
Maka terjadilah kegaduhan..dan seolah menjadi klimaks dari serangkaian gerakan dan gelombang ketidakpuasan terhadap kebijakan pusat yang menjalar sampai ke pilkada DKI.
Meskipun gerakan untuk mereduksi peluang Ahok sudah di mulai sejak Jokowi meninggalkan kursi DKI 1.
Puncaknya ketika dia mencanangkan diri untuk mencalonkan kembali menjadi gubernur di periode berikutnya.
Disinilah puncak kegaduhan.. ketika tiba tiba Anies Baswedan di muncul kan.
Kemunculan Anies seolah menjadi jawaban bahwa tidak ada celah bagi non muslim untuk memimpin.
Jawaban kedua, bahwa Jokowi telah menyiapkan Ahok sebagai sosok yang akan mendampinginya pada pilpres 2019. Dengan melanjutkan agenda agenda pembangunan Jakarta dan menjadikan pemerintahan Jakarta sebagai clean government. Kelanjutan pembangunan citra dan kinerja ini diharapkan publik akan lebih fokus pada keberpihakan pada pencapaian kerja bukan semata pada popularitas yang dibangun dari opini jadi jadian atau by desain.
Yang menjadi persoalan adalah sejak awal Jokowi berada dalam pengawasan pihak pihak yang berkepentingan atas proyek proyek strategis. (Tidak perlu penulis sebutkan).
