Menjelang pilkada publik heboh dengan pemberitaan adanya politik dinasti. Di berbagai daerah terindikasi bakal calon ada hubungan keluarga dengan pemegang kursi sebelumnya. Anak, istri, menantu, besan, ipar, keponakan ada di bursa pilkada serentak tahun ini. Yang katanya pesta demokrasi tak jauh beda dengan pesta keluarga.
Politik dinasti merupakan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh orang-orang yang masih ada hubungan keluarga. Kalau di negara yang menganut sistem monarki atau kerajaan, politik dinasti sah-sah saja. Tapi lain cerita di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Pasti akan menuai banyak penolakan. Karena nantinya akan sangat berpotensi terjadi korupsi sumber daya alam, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, penyalahgunaan APBD dan APBN, dan nepotisme. Rakyat lagi yang dirugikan.
Pilkada di Indonesia dipilih rakyat secara langsung, tapi mengapa bisa terjadi politik dinasti? Kalau di sistem kerajaan pewarisan ditunjuk secara langsung. Sekarang lebih canggih lagi, bisa melalui jalur politik prosedural. Sehingga pilkada dijadikan kamuflase oleh segelintir individu yang mempraktekkan politik dinasti. Alias pewarisan terselubung.
Demokrasi meniscayakan adanya politik dinasti. Yang katanya demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah kata-kata manis yang tak terwujud di pilkada. Pasalnya bakal calon yang maju harus diusung partai politik. Sedangkan untuk masuk menjadi anggota parpol bisa siapa saja asal memenuhi syarat, termasuk keluarga. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, isu dinasti politik terjadi hampir di semua partai politik.
Tentunya parpol akan menyodorkan calon yang tenar dan berduit di bursa pilkada. Siapa dia? Salah satunya keluarga petahana. Apalagi keluarga petahana memiliki jaringan dan pengaruh politik yang besar. Bukan yang amanah, jujur, dan berpihak pada rakyat yang dicalonkan. Jadi sebenarnya rakyat hanya memilih calon yang disodorkan oleh partai.Â
Bukan murni dari rakyat. Memang boleh calon dari jalur independen. Itupun yang bisa lolos lagi-lagi yang tenar dan berduit. Diantaranya artis, da'i yang haus kekuasaan, dan pengusaha, karena mahalnya pesta dalam demokrasi. Sekali lagi bukan yang amanah, jujur, dan memihak rakyat.
Sehingga jargon demokrasi pemerintah rakyat hanyalah ilusi. Rakyat merasa ikut berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dengan mengikuti mekanisme demokrasi. Padahal sejatinya yang diuntungkan utamanya adalah pemilik modal dan elite partai politik. Terbukti undang-undang yang dikeluarkan tidak berpihak pada rakyat.
Jadi memang politik dinasti ada dan tumbuh subur di alam demokrasi. Karena demokrasi yang diagung-agungkan dan dianggap sistem yang baik ini telah cacat dari asasnya. Semua pasti tak ingin politik dinasti. Maka perlu untuk mengganti demokrasi, tak sekedar memperbaiki.
Kalau melihat hukum Allah SWT dalam mengatur politik pemerintahan (Setiap orang wajib melaksanakan syariat) akan kita jumpai bahwa syarat untuk menjadi pemimpin atau khalifah adalah muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, merdeka, dan mampu. Mampu berarti mampu secara fisik dan mampu untuk melaksanakan hukum-hukum Allah SWT, tidak hanya untuk dirinya sendiri melainkan diterapkan dalam kepemimpinannya. Syarat ini menjadikan calon khalifah harus paham syariat islam.
Calon Khalifah akan diseleksi Mahkamah Madholim, diambil enam calon. Kemudian dipilih dua oleh Majelis Umat, yang nantinya akan dipilih oleh rakyat. Kenapa dua? Agar terdapat suara mayoritas. Khalifah terpilih inilah yang akan menunjuk Wali (gubernur) dan Amil ( bupati). Dalam penunjukan Wali dan Amil, tentunya mempertimbangkan syarat sebagaimana syarat menjadi khalifah. Bukan dipilih karena ada hubungan keluarga, melainkan karena kapasitasnya. Wali dan Amil terpilih adalah yang mau menerapkan hukum Allah SWT secara sempurna.
Jadi sistem pemerintahan Islam mewajibkan kekuasaan ada di tangan rakyat. Sedangkan kedaulatan hanya milik Allah SWT sebagai pembuat hukum. Kalau yang diterapkan hukum Allah, pasti rahmatan lil 'alamin. Dan tidak akan ada lagi politik dinasti, karena tempat persembunyiannya yaitu demokrasi telah diganti dengan sistem islam.
