Politik Dinasti Bersembunyi di Balik Demokrasi?

Menjelang pilkada publik heboh dengan pemberitaan adanya politik dinasti. Di berbagai daerah terindikasi bakal calon ada hubungan keluarga dengan pemegang kursi sebelumnya. Anak, istri, menantu, besan, ipar, keponakan ada di bursa pilkada serentak tahun ini. Yang katanya pesta demokrasi tak jauh beda dengan pesta keluarga.

Politik dinasti merupakan sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh orang-orang yang masih ada hubungan keluarga. Kalau di negara yang menganut sistem monarki atau kerajaan, politik dinasti sah-sah saja. Tapi lain cerita di Indonesia yang menganut sistem demokrasi. Pasti akan menuai banyak penolakan. Karena nantinya akan sangat berpotensi terjadi korupsi sumber daya alam, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, penyalahgunaan APBD dan APBN, dan nepotisme. Rakyat lagi yang dirugikan.

Pilkada di Indonesia dipilih rakyat secara langsung, tapi mengapa bisa terjadi politik dinasti? Kalau di sistem kerajaan pewarisan ditunjuk secara langsung. Sekarang lebih canggih lagi, bisa melalui jalur politik prosedural. Sehingga pilkada dijadikan kamuflase oleh segelintir individu yang mempraktekkan politik dinasti. Alias pewarisan terselubung.

Demokrasi meniscayakan adanya politik dinasti. Yang katanya demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah kata-kata manis yang tak terwujud di pilkada. Pasalnya bakal calon yang maju harus diusung partai politik. Sedangkan untuk masuk menjadi anggota parpol bisa siapa saja asal memenuhi syarat, termasuk keluarga. Menurut Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, isu dinasti politik terjadi hampir di semua partai politik.

Tentunya parpol akan menyodorkan calon yang tenar dan berduit di bursa pilkada. Siapa dia? Salah satunya keluarga petahana. Apalagi keluarga petahana memiliki jaringan dan pengaruh politik yang besar. Bukan yang amanah, jujur, dan berpihak pada rakyat yang dicalonkan. Jadi sebenarnya rakyat hanya memilih calon yang disodorkan oleh partai.