(2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara, koperasi, badan swasta, dan/atau badan lain.
Ketentuan dalam Pasal ini berpotensi sekali merendahkan martabat negara. Bentuk kerjasama dalam pengusahaan bahan galian nuklir sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) UU Ketenaganukliran pasti dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama, karena tidak ada bentuk hukum lain untuk menjalankan hubungan kerjasama.
Dengan adanya kontrak kerjasama maka akan melekat asas-asas keperdataan yang bersifat umum yang berlaku dalam hukum kontrak, yakni asas keseimbangan dan asas proporsionalitas.
Asas keseimbangan berarti dalam melakukan pengikatan kontrak kedua belah pihak bersifat etikal sehingga pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Sedangkan asas proporsionalitas berarti dalam melakukan pengikatan kontrak ada hak dan kewajiban yang setimpal.
Kemungkinan adanya kontrak kerjasama ini berarti posisi negara sejajar dengan pihak yang bekerjasama dengan BATAN (Government to Business). Pada umumnya setiap kontrak korporasi apalagi yang berskala global dan besar selalu menunjuk arbitrase internasional untuk memeriksa dan mengadili jika terjadi sengketa, sehingga akibat hukumnya apabila negara kalah berarti kekalahan seluruh rakyat Indonesia, disitulah inti merendahkan martabat negara.
Sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang similar dengan ketentuan ini, yaitu Putusan MK No. 36/PUU-x/2012 dalam permohonan pengujian Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang membubarkan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).
Putusan ini cocok sekali menjadi referensi dimana MK dalam putusannya secara tegas mengartikan frase ”dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas sumber kekayaan ”bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya” termasuk pula didalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam.
Penguasaan negara dimaknai, rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Jika BP Migas melakukan kontrak karya dengan korporasi artinya negara sejajar dengan korporasi tersebut. Di satu sisi, negara juga melaksankan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan (lebih tinggi dari korporasi).
Fungsi BATAN dalam Pasal 9 UU Ketenaganukliran ini identik dengan fungsi BP Migas yang sekarang menjadi SKK Migas. Dalam RUU Migas dan RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) SKK Migas juga akan diubah menjadi BUMN khusus yang akan melaksanakan kegiatan usaha migas, termasuk berkontrak dengan korporasi (Business to Business). Jika SKK Migas akan diubah menjadi BUMN, mengapa BATAN dengan fungsi yang identik dalam pengusahaan bahan galian nuklir tidak?
Pasal 23 UU Ketenaganukliran
