Alihkan Subsidi Gas untuk Kegiatan Produktif

Tanpa disadari, subsidi yang diberikan pemerintah selama ini lebih banyak menyasar untuk dikonsumsi ketimbang produksi. Setiap kegiatan produksi selalu dibebani biaya yang lebih mahal, mulai dari listrik, jalan tol, energi, dan lain sebagainya. Sebaliknya untuk kegiatan sehari-hari dan cenderung konsumtif justru diberikan, padahal nilai tambah sektor produksi jauh lebih besar daripada konsumsi.

Karena subsidi yang terlalu besar membuat sebagian masyarakat foya-foya menggunakan energi. Paling gampang tentu bisa dilihat dari pemakaian listrik yang dipakai jor-joran untuk menyalakan semua lampu padahal sedang tidur, menonton televisi seharian, memasang kulkas dan pendingin udara, mencas hape hingga lupa mencabutnya. 

Kalau untuk gas memang sebagian besar dipakai untuk memasak, namun sayangnya praktik kloning gas masih saja berlangsung walau sudah banyak jatuh korban.

Harga yang berbeda untuk penggunaan kebutuhan yang sama seperti gas memang rawan penyelewengan seperti ditulis di atas. Oleh karena itu sudah tepat bila pemerintah mengalihkan bentuk subsidi gas menjadi kartu subsidi yang hanya bisa dimiliki oleh orang yang memang benar-benar berhak menerimanya. 

Namun sayangnya pola pikir membantu yang miskin masih diterapkan pemerintah, padahal seharusnya sudah mulai dibalik menjadi pola pemberdayaan masyarakat miskin.

Masyarakat yang miskin harus mulai didorong untuk melakukan usaha dan disubsidi serta dibantu pemasarannya oleh pemerintah. Masyarakat miskin jangan lagi diberikan subsidi dalam bentuk tunai, tapi diberikan modal kerja sesuai dengan kemampuannya. 

Subsidi tunai hanya diberikan pada yang memang benar-benar sudah tidak mampu lagi bekerja karena faktor usia dan penyakit yang dideritanya. Selebihnya harus diberdayakan agar menjadi manusia produktif.

Kembali ke subsidi gas, pemerintah seharusnya memberikan subsidi gas kepada para pengusaha kecil seperti yang membuka warung makan atau pedagang kaki lima yang menjajakan makanan agar harga makanan terjangkau serta menumbuhkan gairah wirausaha. 

Namun demikian subsidi tersebut tetap dijatah sesuai perkiraan kebutuhan serta pemerataan buat pengusaha lain. Di sini peran pengawasan menjadi penting karena sering menjadi titik lemah dalam pemberian subsidi.

Dengan dukungan teknologi informasi seperti barcode, pemanfaatan subsidi gas untuk usaha produktif dapat dikontrol dan disesuaikan juga dengan pendapatan pengusahanya. 

Semakin besar dan semakin maju usahanya, subsidi mulai dikurangi bertahap hingga nol persen. Pemerintah juga harus mengontrol tingkat kemajuan usahanya, kalau ditengarai bakal bangkrut harus segera dicari solusi usaha lain agar subsidi gas yang diberikan tidak terbuang percuma. Berdayakan Dinas UMKM setempat untuk mengontrol para pedagang yang disubsidi, tidak sekedar memberikan pelatihan dan bimbingan saja.