Sering kali pemerintah menyatakan bahwa Negara kita sedang dalam kondisi baik-baik saja. Benarkah kenyataan sosiokultural Negara kita hari ini menggambarkan dan mewakili itu?
Nyatanya kita mengalami kesulitan, bahkan ketidakmampuan. Korupsi merajalela dan ekonomi kita dapat dikatakan hancur saat ini.
Indonesia yang diakui dunia semakin demokratis, ternyata tidak diikuti dengan perkembangan penegakan hukum yang semakin baik.
Indikator ekonomi semakin memburuk dapat dilihat dari nilai tukar rupiah yang terus anjlok hingga daya beli masyarakat yang tak kunjung membaik. (detik.com)
Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto memastikan dirinya harus keluar sebagai pemenang dalam Pilpres 2019 mendatang.
Berpidato di Konferensi Nasional (Konfernas) Partai Gerindra di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul City, Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 17 Desember 2018. Prabowo mengatakan jika dia dan para pendukungnya tidak keluar sebagai pemenang, maka negara Indonesia bisa punah.
Kepunahan ini bisa terjadi, sebab sudah semakin dan terlalu lama para elite berkuasa dengan langkah dan cara yang keliru. Kondisi ini telah menyebabkan tingginya ketimpangan sosial di Indonesia.
Prabowo mencontohkan, dalam analisis berbagai ahli, penghasilan masyarakat Indonesia saat ini mencapai 4.000 USD per kapita per tahun. Tapi, dari 4.000 USD itu, sambungnya, 49 persen atau setengahnya justru dikuasai hanya sekitar satu persen penduduk Indonesia.
Tak hanya itu, dari angka 1.900 itu pun masih ada tanggungan utang yang harus ditanggung oleh setiap warga negara. Bahkan bayi yang belum lahir pun telah mendapat tanggungan utang sebesar Rp9 juta per orang.
Posisi Indonesia saat ini bisa disandangkan dengan beberapa negara terbelakang yang bahkan sedang menghadapi perang, seperti Rwanda, Afghanistan, Chad, Ethiopia, Burkina Faso dan beberapa negara lainnya. (tribunnews.com)
Saat ini masyarakat sudah bisa membandingkan, dan merasakan kinerja kepemimpinan Jokowi. Munculnya polemik isu-isu penting yang mencuat, seperti isu kebangkitan PKI, Perppu Ormas, presidential threshold, penegakan HAM, dan pemberantasan korupsi.
