Kabupaten Jember, salah satu daerah di ujung timur Jawa Timur, kerap disebut sebagai kota satelit yang menjadi pusat aktivitas ekonomi, pendidikan, dan budaya. Dengan jumlah penduduk yang terus bertambah dan aktivitas perdagangan yang semakin meningkat, Jember menghadapi tantangan khas perkotaan yang sangat berkaitan jika ditinjau dari sudut pandang ekonomi kota. Fenomena ini mencakup masalah kemacetan, permukiman kumuh, dinamika sektor perdagangan, hingga kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga barang pokok.
Kemacetan sebagai Eksternalitas Negatif
Pertumbuhan jumlah kendaraan di Jember beberapa tahun terakhir menciptakan persoalan baru dalam tata kelola transportasi. Persimpangan Argopuro, yang terletak di pusat kota, menjadi salah satu titik paling rawan kemacetan. Radar Jember (2025) melaporkan bahwa pemerintah setempat melakukan uji coba penutupan simpang empat dan menghapus lampu lalu lintas pada Juli 2025 sebagai strategi rekayasa lalu lintas atau upaya pemerintah untuk mengatur dan mengoptimalkan arus lalu lintas agar dapat berjalan dengan lancar dan efisien.
Dalam kerangka teori ekonomi perkotaan, kondisi ini dapat dilihat sebagai eksternalitas negatif, yaitu kondisi dimana hadirnya dampak buruk akibat suatu aktivitas ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat luas tapi tidak termasuk ke dalam perhitungan biaya pribadi orang yang melakukan kegiatan tersebut. Setiap pengendara yang menambah kepadatan lalu lintas menimbulkan biaya tambahan bagi pengguna jalan lain berupa waktu terbuang, polusi udara, dan meningkatnya konsumsi bahan bakar. Biaya sosial (marginal social cost) dari kemacetan, jauh lebih tinggi dibandingkan biaya pribadi (marginal private cost) yang ditanggung oleh masing-masing pengemudi. Dengan kata lain, tanpa intervensi atau campur tangan kebijakan pemerintah, kemacetan akan terus menjadi salah satu faktor yang dapat menurunkan efisiensi ekonomi kota.
Permukiman Kumuh dan Tantangan Perumahan
Isu lain yang tidak kalah krusial adalah keberadaan kawasan permukiman kumuh, terutama di bantaran sungai dan Kelurahan Jember Kidul. Rumah-rumah yang berdiri di kawasan ini umumnya tidak permanen, minim sanitasi yaitu kurang tersedianya fasilitas kebersihan dasar, dan juga rawan bencana banjir. Menurut Pemerintah Kabupaten Jember (2025a), pemerintah daerah sudah melakukan survei serta penyelesaian rencana program penanganan kawasan kumuh, namun implementasi di lapangan membutuhkan waktu dan biaya besar.Â
Fenomena ini selaras dengan teori dalam ekonomi kota yang menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi meningkatkan permintaan perumahan. Sayangnya, kemampuan daya beli masyarakat tidak selalu mampu mengejar harga tanah dan biaya pembangunan. Akibatnya, permukiman liar bermunculan sebagai solusi yang tidak berkelanjutan atau jangka pendek, padahal kenyataannya menimbulkan masalah sosial dan lingkungan dalam jangka panjang.
Perdagangan dan Kebijakan Stabilisasi Harga
Selain permasalahan tersebut, Jember juga memiliki permasalahan khas perkotaan di sektor perdagangan. Sebagai pusat ekonomi, Jember memiliki pasar tradisional yang menjadi urat nadi distribusi barang. Salah satunya Pasar Tanjung, yang kerap menjadi acuan harga kebutuhan pokok di seluruh wilayah Jember. Pemerintah Kabupaten Jember (2025b) melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar operasi pasar untuk menekan gejolak harga. Kebijakan tersebut diambil pemerintah karena kebutuhan masyarakat meningkat pada periode tertentu, sehingga ada risiko harga-harga naik atau terjadi inflasi musiman, yaitu kondisi kenaikan harga barang dan jasa yang terjadi pada waktu-waktu tertentu secara berulang, dipicu oleh peningkatan permintaan di periode tertentu.
Dalam teori ekonomi perkotaan, intervensi pemerintah memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan. Operasi pasar merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang menggunakan dana publik untuk menjaga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau, sekaligus melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari dampak kenaikan harga. Jika harga barang pokok melonjak tanpa kendali, daya beli masyarakat menurun, dan hal ini berdampak langsung pada tingkat kesejahteraan warga kota.
Akses Jalan Antarwilayah
