DPR RI 2024-2029 di Mata Marhaenis: Siapa yang Sungguh Membela Rakyat?

Satu tahun berlalu sejak DPR RI periode 2024--2029 (Hasil Pemilu 2024) dilantik dan duduk di kursi kekuasaan legislatif. Bagi rakyat marhaen --- mereka yang sehari-hari hidup dari kerja keras, dengan alat produksi yang sedikit dan berada dalam kondisi rentan terhadap struktur ekonomi yang timpang --- pertanyaan sederhana namun tajam muncul: apakah wakil-wakil yang kita pilih benar-benar membela kepentingan kita, ataukah mereka menjadi jembatan bagi kepentingan elit dan oligarki yang jauh dari realitas gubuk dan ladang?...

I. Fakta singkat: apa yang dikerjakan DPR dalam setahun terakhir?

Secara formal DPR menunjukkan angka-angka kerja: agenda legislasi yang besar, rapat-rapat paripurna, dan pengusulan serta pembahasan puluhan RUU. Pada periode awal 2025 DPR merapalkan sejumlah perubahan Prolegnas dan memasukkan puluhan RUU prioritas ke dalam agenda legislasi nasional; keputusan-keputusan ini diumumkan dalam forum resmi Baleg dan situs JDIH DPR. 

Dari sisi output, pimpinan DPR melaporkan capaian administratif: menerima ribuan laporan rakyat dan merampungkan sejumlah undang-undang---salah satu tulisan berita melaporkan klaim rampungnya 14 UU dalam satu tahun awal masa kerja. Namun angka semata bukanlah ukuran mutlak keberpihakan sosial; persoalan kualitas substansi UU dan proses perumusannya sering kali tertutup bagi publik. 

Sementara itu, publik mengamati adanya penumpukan RUU dalam Prolegnas prioritas dan inisiatif tertentu (seperti RUU Perampasan Aset) yang menuai perdebatan tentang arah kebijakan negara --- apakah memperkuat penegakan hukum terhadap korporasi dan elite, atau justru membuka celah bagi intervensi yang tidak berpihak pada rakyat kecil? Keputusan-keputusan itu bukan semata teknis: mereka menentukan distribusi sumber daya, akses terhadap keadilan, dan pola kepemilikan aset di negeri ini. 

II. Pandangan publik: kepercayaan yang retak

Survei lembaga terkemuka menunjukkan pola yang relevan: kepercayaan publik terhadap DPR jauh di bawah institusi yang dianggap paling kredibel (seperti TNI atau Presiden pada beberapa kali pengukuran). Hasil rilis Indikator (Mei 2025) dan kajian media mencatat bahwa DPR bukan berada di puncak kepercayaan publik; warga cenderung skeptis terhadap efektivitas Dewan dalam menyelesaikan masalah rakyat sehari-hari. Pemilih marhaen, yang menilai kesejahteraan mereka lewat akses pelayanan publik, harga kebutuhan pokok, dan lapangan kerja, merasakan jarak antara kebijakan yang dibahas di Senayan dan realitas lapangan. 

Catatan kritis organisasi civil society dan think tank juga menyorot bahwa kerap kali "kuantitas" rapat dan RUU tidak sejalan dengan "kualitas" pembahasan: ada kecenderungan formalitas rapat tapi substansi yang lemah, kurangnya publikasi materi pembahasan yang transparan, dan minimnya mekanisme audit publik terhadap pasal-pasal yang memengaruhi kesejahteraan rakyat. Ini menimbulkan keraguan: apakah DPR bekerja untuk rakyat atau untuk agenda sempit yang dipengaruhi kepentingan selain kepentingan umum? 

III. Ukurannya Marhaen: kebijakan yang menyentuh wong cilik

Dari perspektif marhaen, ukuran keberpihakan legislatif adalah konkret: menurunnya biaya hidup relatif terhadap upah, akses kredit mikro yang adil, reforma agraria yang melindungi hak petani dan rakyat kecil perkotaan, perlindungan pekerja informal, jaminan sosial yang tidak cenderung mengecualikan, dan aturan perpajakan yang progresif terhadap akumulasi kekayaan besar. Pertanyaannya: berapa banyak RUU yang dibahas secara tegas memperkuat hak-hak ini, dan berapa yang justru memberi insentif bagi modal besar?