Basis Elektoral: Data Survei Terbaru
Data terbaru dari Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa dukungan terhadap Prabowo Subianto meningkat signifikan di kalangan masyarakat yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi. Menurut survei tersebut, sekitar 40,9% pemilih yang menyatakan puas terhadap Jokowi cenderung memilih pasangan Prabowo-Gibran.
Di sisi lain, pemilih dari basis organisasi massa Islam terbesar seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang pada Pilpres sebelumnya banyak mendukung Jokowi, kini juga banyak bergeser mendukung Prabowo. Survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga NU dan Muhammadiyah, terutama di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Sulawesi, condong memilih pasangan ini.
Dengan basis dukungan yang besar ini, Koalisi Indonesia Maju tidak hanya mengandalkan kekuatan partai, tetapi juga mengandalkan keberlanjutan psikologis pemilih yang merasa puas dengan capaian pemerintahan saat ini.
Strategi Koalisi: Lanjutkan Program, Tambah Inovasi
Salah satu strategi utama Koalisi Indonesia Maju adalah mengusung program keberlanjutan. Sekjen Partai Golkar, Lodewijk F. Paulus, menegaskan bahwa Prabowo berkomitmen untuk melanjutkan program-program unggulan Jokowi, terutama dalam bidang pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri, dan transformasi digital.
Koalisi ini juga telah membentuk tim konten nasional untuk merancang narasi besar, visi-misi kampanye, serta strategi komunikasi yang berbasis pada fakta dan capaian pembangunan.
Dalam pidato-pidatonya, Prabowo Subianto kerap menekankan bahwa Indonesia tidak boleh mundur ke belakang, melainkan harus terus maju dengan memperbaiki kekurangan dan mempercepat transformasi di segala bidang.
Implikasi Politik: Stabilitas vs Dinamika Demokrasi
Dukungan Jokowi kepada Prabowo dan keberhasilan membangun Koalisi Indonesia Maju dalam skala besar membawa dua konsekuensi besar bagi demokrasi Indonesia.
Pertama, dari sisi stabilitas politik, dukungan terhadap Prabowo dapat menjamin keberlanjutan program nasional, menciptakan kesinambungan kebijakan, dan mempercepat pembangunan. Dengan tidak perlu melakukan "reset" pemerintahan, maka program prioritas seperti hilirisasi, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan industrialisasi nasional dapat berjalan lebih mulus.
