Mengapa di Indonesia Dibutuhkan Kebijakan Fiskal?

tantangan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonominya. Salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah dalam mengatasi isu-isu ekonomi ini adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini memegang peranan penting dalam mengarahkan perekonomian negara, menstabilkan harga, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Namun, pengimplementasian kebijakan fiskal tidak lepas dari kritik dan tantangan yang harus dihadapi.

Kebijakan fiskal adalah tindakan pemerintah dalam mengelola tingkat pengeluaran dan pendapatan negara untuk mencapai tujuan ekonomi yang lebih baik. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong stabilitas ekonomi. 

Kebijakan fiskal dapat berupa pengaturan pajak, anggaran negara, dan kebijakan kontraktif untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan fiskal dapat berupa surplus, defisit, atau dinamis, tergantung pada kondisi perekonomian negara. Instrumen kebijakan fiskal di Indonesia meliputi pajak, pengeluaran belanja negara, dan pembayaran transfer berupa barang dan jasa publik.

Fungsi utama dari kebijakan fiskal 

mencakup stabilisasi ekonomi, distribusi ulang pendapatan, dan alokasi sumber daya. Kebijakan fiskal digunakan sebagai alat untuk meredam krisis ekonomi dan mencegah terjadinya resesi atau over heat ekonomi. Melalui sistem pajak progresif dan belanja pemerintah yang ditargetkan, kebijakan fiskal dapat membantu mendistribusikan ulang pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih kaya ke masyarakat yang lebih miskin, sehingga mengurangi tidak setaraan ekonomi

jenis-jenis kebijakan fiskal

• Kebijakan fiskal ekspansif: diimplementasikan dengan peningkatan belanja pemerintahan atau penurunan pajak guna meningkatkan permintaan agrerat
• Kebijakan fiskal kontraktif: digunakan untuk mendinginkan perekonomian yang terlalu panas dengan mengurangi belanja pemerintahan atau peningkatan pajak demi menekan inflasi

Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang disesuaikan sesuai siklus perekonomian yang terjadi di dunia, yaitu transaksi. Kebijakan fiskal dapat mempengaruhi kegiatan transaksi jual-beli di masyarakat seperti pajak yang mengatur masalah tarif bahkan insentif pajak. Ketika pemerintah memberikan insentif pajak seperti Insentif PPh Final UMKM bagi yang memiliki Surat Keterangan PP 23, tidak perlu membayar PPh alias PPh Ditanggung Pemerintah sehingga harga jual barang UMKM dapat lebih rendah. 

Insentif PPN atas properti pun demikian, PPN ditanggung pemerintah ini dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun, sehingga harga rumah bisa menjadi lebih murah sebab PPN 11 persen akan Ditanggung Pemerintah untuk wajib pajak orang pribadi yang membeli rumah pertamanya.

Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

Dilansir oleh Bank Indonesia Ada beberapa perbedaan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Artinya, kebijakan moneter ditentukan oleh Bank Indonesia yang merupakan bank sentral  Indonesia, dan kebijakan moneter ditentukan oleh pemerintah. Kedua kebijakan tersebut mempunyai fokus yang berbeda. 

Dengan kata lain, kebijakan fiskal fokus pada anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pajak, sedangkan kebijakan moneter fokus pada penyesuaian jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter dapat fokus pada kenaikan suku bunga, dan kebijakan fiskal dapat fokus pada anggaran pemerintah dan pajak.

Di sisi lain, kebijakan fiskal berjalan lambat karena proses politik yang mengendalikan perubahan belanja dan pajak memakan waktu lama dan sering berubah. Mengusulkan, mengadopsi, dan menerapkan perubahan besar dalam kebijakan fiskal dapat memakan waktu bertahun-tahun. 

Dalam banyak kasus, pembuat kebijakan mungkin secara tidak sengaja  memperburuk kondisi perekonomian dibandingkan mengurangi besarnya fluktuasi perekonomian. Kebijakan moneter dan  fiskal tidak berdampak langsung terhadap perekonomian, namun justru mempunyai jeda yang besar. Jika situasi perekonomian berkembang positif, namun  dengan  inflasi yang tinggi (overheating), kebijakan moneter  Bank Indonesia dapat menyebabkan kenaikan suku bunga dan penguatan likuiditas.

Contoh kebijakan fiskal

• Kebijakan perpajakan RAPBN/APBN  2024 menargetkan Rp2.781,3 triliun dan penerimaan pajak Rp2.307,9 triliun. Namun, setelah disetujuinya APBN tahun 2024 sebagai alat fiskal oleh pemerintah Indonesia dan  disetujui oleh DPR, APBN tahun 2024 memiliki beberapa fokus penting. 
• Menurut Presiden Joko Widodo, kebijakan fiskal dirancang untuk mempercepat tujuan dan prioritas pembangunan nasional. Proses pengolahan bahan mentah menjadi barang siap pakai (baik hasil pertambangan maupun pangan) akan terus berlanjut, dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, akan terus menjadi prioritas utama untuk mendukung perbaikan struktural.

Dampak Kebijakan Fiskal

Dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa sangat signifikan. Dengan peningkatan atau pengurangan belanja pemerintah, perekonomian dapat dipercepat atau diperlambat sesuai dengan kebutuhan. Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sementara pemotongan pajak dapat merangsang permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah yang ditargetkan dengan baik dapat meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan

Dengan peran-peran tersebut menjadikan kebijakan fiskal sangatlah penting bagi perekonomian yang ada di Indonesia, namun dengan demikian Kebijakan fiskal dapat menjadi "pisau bermata dua" bagi suatu negara jika tidak dikelola dengan baik, seperti fenomena The Great Depression pada tahun 1930 di Amerika Serikat

Isu kebijakan fiskal

Depresi Hebat yang terjadi pada tahun 1929 hingga 1939 merupakan kemerosotan perekonomian global yang memberikan dampak besar bagi dunia. Hal ini ditandai dengan meluasnya pengangguran, kemiskinan, dan penurunan output perekonomian secara signifikan. Penyebab Depresi Hebat sangatlah kompleks dan beragam, namun beberapa faktor utamanya meliputi:

• Hancurnya Pasar Saham Wall Street : Keruntuhan pasar saham pada tahun 1929, yang menyebabkan anjloknya nilai saham, menyebabkan hilangnya kekayaan secara besar-besaran bagi banyak orang Amerika, menyebabkan penurunan tajam dalam belanja konsumen dan investasi
• Beban Utang Rumah Tangga dan Lembaga Keuangan : Tingginya tingkat utang rumah tangga dan lembaga keuangan, khususnya di Amerika Serikat, menyulitkan mereka untuk pulih dari keterpurukan ekonomi.
• Kegagalan Kebijakan Stabilisasi Pemerintah : Kebijakan yang diterapkan pemerintah, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Herbert Hoover, dikritik karena tidak memadai dan tidak efektif dalam mengatasi krisis

Dampak yang ditimbulkan dari depresi tersebut berupa penurunan produk domestik bruto, pengangguran melonjak, penurunan harga, keterpurukan ekonomi.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kebijakan fiskal merupakan alat yang vital bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global. Melalui kebijakan fiskal yang efektif dan efisien, Indonesia dapat menciptakan dasar yang kukuh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan yang lebih adil. 

Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemahaman mendalam dan pengelolaan yang hati-hati terhadap setiap aspek dan dampak kebijakan fiskal. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya sebagai instrumen perekonomian tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat