Mengapa di Indonesia Dibutuhkan Kebijakan Fiskal?

Di sisi lain, kebijakan fiskal berjalan lambat karena proses politik yang mengendalikan perubahan belanja dan pajak memakan waktu lama dan sering berubah. Mengusulkan, mengadopsi, dan menerapkan perubahan besar dalam kebijakan fiskal dapat memakan waktu bertahun-tahun. 

Dalam banyak kasus, pembuat kebijakan mungkin secara tidak sengaja  memperburuk kondisi perekonomian dibandingkan mengurangi besarnya fluktuasi perekonomian. Kebijakan moneter dan  fiskal tidak berdampak langsung terhadap perekonomian, namun justru mempunyai jeda yang besar. Jika situasi perekonomian berkembang positif, namun  dengan  inflasi yang tinggi (overheating), kebijakan moneter  Bank Indonesia dapat menyebabkan kenaikan suku bunga dan penguatan likuiditas.

Contoh kebijakan fiskal

• Kebijakan perpajakan RAPBN/APBN  2024 menargetkan Rp2.781,3 triliun dan penerimaan pajak Rp2.307,9 triliun. Namun, setelah disetujuinya APBN tahun 2024 sebagai alat fiskal oleh pemerintah Indonesia dan  disetujui oleh DPR, APBN tahun 2024 memiliki beberapa fokus penting. 
• Menurut Presiden Joko Widodo, kebijakan fiskal dirancang untuk mempercepat tujuan dan prioritas pembangunan nasional. Proses pengolahan bahan mentah menjadi barang siap pakai (baik hasil pertambangan maupun pangan) akan terus berlanjut, dan perlindungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, akan terus menjadi prioritas utama untuk mendukung perbaikan struktural.

Dampak Kebijakan Fiskal

Dampak dari kebijakan fiskal terhadap perekonomian bisa sangat signifikan. Dengan peningkatan atau pengurangan belanja pemerintah, perekonomian dapat dipercepat atau diperlambat sesuai dengan kebutuhan. Pajak yang lebih tinggi dapat mengurangi konsumsi dan investasi, sementara pemotongan pajak dapat merangsang permintaan agregat. Pengeluaran pemerintah yang ditargetkan dengan baik dapat meningkatkan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya, yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan pertumbuhan

Dengan peran-peran tersebut menjadikan kebijakan fiskal sangatlah penting bagi perekonomian yang ada di Indonesia, namun dengan demikian Kebijakan fiskal dapat menjadi "pisau bermata dua" bagi suatu negara jika tidak dikelola dengan baik, seperti fenomena The Great Depression pada tahun 1930 di Amerika Serikat

Isu kebijakan fiskal

Depresi Hebat yang terjadi pada tahun 1929 hingga 1939 merupakan kemerosotan perekonomian global yang memberikan dampak besar bagi dunia. Hal ini ditandai dengan meluasnya pengangguran, kemiskinan, dan penurunan output perekonomian secara signifikan. Penyebab Depresi Hebat sangatlah kompleks dan beragam, namun beberapa faktor utamanya meliputi:

• Hancurnya Pasar Saham Wall Street : Keruntuhan pasar saham pada tahun 1929, yang menyebabkan anjloknya nilai saham, menyebabkan hilangnya kekayaan secara besar-besaran bagi banyak orang Amerika, menyebabkan penurunan tajam dalam belanja konsumen dan investasi
• Beban Utang Rumah Tangga dan Lembaga Keuangan : Tingginya tingkat utang rumah tangga dan lembaga keuangan, khususnya di Amerika Serikat, menyulitkan mereka untuk pulih dari keterpurukan ekonomi.
• Kegagalan Kebijakan Stabilisasi Pemerintah : Kebijakan yang diterapkan pemerintah, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Herbert Hoover, dikritik karena tidak memadai dan tidak efektif dalam mengatasi krisis

Dampak yang ditimbulkan dari depresi tersebut berupa penurunan produk domestik bruto, pengangguran melonjak, penurunan harga, keterpurukan ekonomi.

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Kebijakan fiskal merupakan alat yang vital bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan ekonomi domestik maupun global. Melalui kebijakan fiskal yang efektif dan efisien, Indonesia dapat menciptakan dasar yang kukuh untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan yang lebih adil. 

Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan pemahaman mendalam dan pengelolaan yang hati-hati terhadap setiap aspek dan dampak kebijakan fiskal. Dengan demikian, kebijakan fiskal tidak hanya sebagai instrumen perekonomian tetapi juga sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan yang lebih luas bagi seluruh masyarakat