Secara teoritis tujuan partai politik di Indonesia, yaitu; (a) Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (b) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (c) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan (d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Selain itu, tujuan partai politik secara khusus menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 juga telah dicantumkan sebagai berikut; (a) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan. (b) Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (c) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Lantas, mengapa tujuan yang sangat mulia itu justeru dalam praktiknya jauh berbeda. Problematika tersebut yang menjadi pekerjaan kita untuk mencari solusi agar praktik politik yang berlangsung di tanah air selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Praktik politik yang mencerahkan, jujur dan berkeadaban akan menjadi ekosistem yang menyehatkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita perlu membenahi idiom-idiom politik dengan narasi positif yang merekatkan seluruh eleman bangsa. Stigmatisasi negatif dalam dunia politik harus dikikis dan kita semai narasi baru untuk menumbuhkan paradigma positif dalam berpolitik. Keteladanan dari para elit politik untuk membangun kolaborasi dan sinergi mesti diutamakan ketimbang terjebak dalam kompetisi dan persaingan yang sarat intrik dan konflik.
Budaya politik dan manajemen partai politik yang sehat laksana hulu mata air yang akan memberikan kesejukan hingga ke hilir pada saat pemilu berlangsung. Doktrin politik untuk meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara harus dilawan dengan semangat baru yang memaknai politik sebagai sarana pengabdian bagi kemajuan bangsa dan negara. Kaderisasi partai politik menjadi prioritas utama untuk melahirkan tunas-tunas pemimpin yang anti korupsi.
Kita membayangkan dalam setiap perhelatan pemilu dipenuhi ide dan gagasan para calon pemimpin bangsa yang visioner dan rasional. Bukan malah berlomba-lomba mengobral janji manis tapi tak mampu diwujudkan saat mendapat kesempatan memegang kekuasaan. Rakyat dimanapun berada merindukan perubahan kehidupan yang lebih baik dari tahun ke tahun. Pergantian kekuasaan selayaknya mendatangkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh anak bangsa.
Dalam UUD 1945, hakikat keadilan sosial tercermin dari perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per orang.
Kedaulatan rakyat yang ditunaikan melalui pemilu yang demokratis merupakan mandat kepada pemerintah untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Partai politik mempunyai tanggungjawab untuk mengawasi kader-kadernya yang duduk di lembaga eksekutif dan legislatif agar tidak menyimpang dari amanah konstitusi yang dimandatkan oleh rakyat.
Sekarang ini muncul kecemasan ketika demokrasi dunia sedang mengalami kemunduran (backsliding). Menurut studi terakhir Haghar dan Kufman (2021) penyebanya adalah tindakan-tindakan politik oleh pejabat yang justeru dihasilkan dari proses demokrasi. Hal ini tidak mustahil terjadi di tanah air, jikalau suara yang diberikan kepada partai politik dalam pemilu tak kunjung melahirkan keadilan dan kesejahteraan sosial.**
