Menarik mencermati pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengaku kapok menggunakan data kementerian yang dipimpinnya untuk program vaksinasi Covid-19. Menkes mengatakan data yang dimiliki oleh kementeriannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Menkes mencontohkan secara agregat data jumlah puskesmas dan rumah sakit (RS) di tanah air cukup untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara nasional. Namun, setelah dilakukan penelusuran terungkap bahwa sarana kesehatan yang ada tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksinasi.
Selanjutnya Menkes menegaskan akan menggunakan data yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk program vaksinasi kepada masyarakat. Alasannya, KPU baru saja menggelar Pilkada 2020 sehingga data yang ada masih aktual dengan kondisi masyarakat di daerah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah melakukan pertemuan guna membahas rencana penggunaan daftar pemilih sebagai basis data progam vaksinasi Covid-19. Komisioner KPU yang membidangi data pemilih, Viryan Azis menyatakan kesiapan KPU mendukung upaya tersebut.
Daftar pemilih pada pemilu 2019 dan Pilkada 2020 memang baru digunakan dan proses pendataannya berbasis kondisi nyata di lapangan. Proses penyusunan daftar pemilih dengan metode pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan KPU secara tatap muka mampu menghasilkan data yang valid dan akurat.
Permasalahan data penduduk memang menjadi isu yang krusial di Indonesia. Setiap lembaga memiliki basis data yang berbeda-beda sehingga perlu dirumuskan aturan yang lebih terintegrasi. Sebelumnya pernah mencuat tentang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang dinilai tidak akurat, sehingga penyaluran bantuan sosial dilaporkan ada yang salah sasaran.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap kementerian/lembaga di bawahnya hanya akan mengacu pada satu data setelah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) disempurnakan. DTKS akan menjadi salah satu instrumen untuk mencapai pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Â
Seyogyanya pemutakhiran data penduduk menjadi fokus perhatian lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak. Data yang akurat sebagai dasar perencanaan program yang cermat sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara tepat. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri memiliki peran yang strategis dalam penyediaan data kependudukan yang aktual dan mutakhir.
Berkenaan dengan data pemilih, KPU berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 14 huruf (l) berbunyi: melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;Â
Kewajiban tersebut secara berjenjang dilaksanakan dari tingkat KPU Kabupaten/Kota dan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) bertujuan untuk memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.
Manfaat yang diperoleh dari PDPB yaitu; Pertama, memperoleh data yang akurat, mutakhir dan komprehensif. Kedua, memelihara data secara kontinyu. Ketiga, terkoordinasinya data dengan dinas terkait. Data pemilih yang up to date menggambarkan kondisi kekinian pemilih yang terus menerus diperbaharui untuk digunakan pada hari pemungutan suara.
