Polemik Antara Penegakan Hukum dengan Kondisi Ekonomi

Ponorogo, Jawa Timur – Operasi Patuh Semeru 2025 yang diselenggarakan di Ponorogo mulai 14 hingga 27 Juli, bertujuan untuk menciptakan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas). Diliput dari detikcom, hingga saat ini tercatat 2.047 pelanggaran, 70% diantaranya adalah pelajar. Tujuan pemerintah yaitu, demi kondisi jalan raya yang lebih baik dan aman bagi semua. Namun, pelaksanaan operasi ini ternyata memicu beragam komentar dari masyarakat, terutama terkait dampak finansial yang dirasakan banyak pengendara akibat denda tilang. Di berbagai platform media sosial banyak yang berkomentar bahwa di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, beban ini dirasa semakin memberatkan.

Bagaimana tidak? nominal denda yang dikenakan bisa sampai Rp.250.000 sedangkan, kondisi perekonomian sebagian besar masyarakat Ponorogo, khususnya dari kalangan menengah ke bawah, masih berada dalam fase pemulihan. Tantangan seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, sulitnya lapangan kerja menjadi realitas yang harus dihadapi sehari-hari. Dalam situasi demikian, kebutuhan dasar pun kerap menjadi prioritas utama. Penambahan beban denda tilang, yang nominalnya tidak kecil, secara langsung memengaruhi kemampuan finansial rumah tangga.

Pelajar Ikut Terjaring, Beban Ganda Bagi Orang Tua:

Satu hal yang menjadi sorotan serius adalah banyaknya pelajar yang turut terjaring razia dan dikenakan tilang, seperti yang dikatakan di awal hampir 70% pelanggaran yang ada. Meskipun secara usia mereka belum memenuhi syarat untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak pelajar terpaksa menggunakan sepeda motor sebagai alat transportasi utama menuju sekolah. Hal ini seringkali disebabkan oleh keterbatasan akses atau tidak tersedianya transportasi umum yang memadai, serta jarak tempuh yang cukup jauh.

Ketika seorang pelajar tertilang, beban denda tersebut pada akhirnya akan menjadi tanggungan orang tua. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, dana yang seharusnya bisa gunakan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari atau pendidikan, kini harus digunakan untuk membayar denda tilang. Ini menciptakan beban ganda yang tidak bisa diabaikan, menempatkan keluarga dalam dilema antara kepatuhan hukum dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Masyarakat tentu mengakui pentingnya penegakan aturan lalu lintas demi menekan angka kecelakaan. Namun, ada harapan besar agar pendekatan yang digunakan lebih humanis dan adaptif. Masyarakat merasa bahwa penindakan berupa denda bukanlah satu-satunya solusi. Edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan dan intensif diyakini memiliki peran penting. Beberapa pandangan menyarankan agar pelanggaran ringan yang tidak serta merta membahayakan dapat diberikan teguran lisan atau peringatan terlebih dahulu, sebelum berujung pada denda. Selain itu, program-program edukasi keselamatan berlalu lintas perlu ditingkatkan hingga ke tingkat komunitas dan sekolah, agar kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas tumbuh dari pemahaman, bukan semata-mata karena rasa takut akan sanksi.

Pembengkakan biaya yang diakibatkan oleh denda tilang dapat menimbulkan efek domino pada stabilitas ekonomi rumah tangga. Dana yang dialokasikan untuk denda secara langsung mengurangi daya beli dan kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan esensial. Hal ini berpotensi memicu keresahan sosial.

Oleh karena itu, Operasi Patuh Semeru 2025 sebaiknya tidak hanya menjadi momentum penindakan semata. Lebih dari itu, operasi ini dapat menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali strategi penegakan hukum di jalan raya. Keseimbangan antara penegakan aturan yang tegas dengan pertimbangan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk realitas yang dihadapi para pelajar, adalah kunci. Tujuan utamanya adalah mewujudkan lalu lintas yang aman dan tertib, tanpa menimbulkan beban berlebihan yang justru meresahkan masyarakat.

Bagaimana menurut Anda, apakah sudah saatnya kita mempertimbangkan pendekatan yang lebih komprehensif, di mana sanksi adalah bagian dari upaya edukasi dan pembinaan yang lebih luas?