Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022, perusahaan minyak goreng sawit yang menjalankan komitmen penyediaan minyak goreng curah akan mendapat dana pembiayaan dari BPDPKS. Besaran dana berasal dari selisih antara harga acuan keekonomian saat memproduksi dan mendistribusikan minyak goreng curah dengan HET yang sudah ditetapkan pemerintah.
Ketentuan tentang HET minyak goreng itu sesungguhnya sebuah anomali. Gampang dibuat aturannya, sulit untuk dilaksanakan.
Penetapan HET minyak goreng itu suatu upaya melawan mekanisme pasar. Sedangkan mekanisme pasar minyak goreng sawit sangat dipengaruhi  harga internasional. Apakah mungkin pemerintah sanggup melawannya?
Sedangkan mengenai subsidi yang dijanjikan pemerintah kepada produsen minyak goreng. Saya menduga ketika mereka mendengar janji itu saja sesungguhnya para produsen minyak goreng itu diam-diam merasa lemas karena skeptis.
Produsen/pengusaha sudah berpengalaman menghadapi perilaku pemerintah dalam masalah-masalah seperti ini. Janji pemberian subsidi oleh pemerintah itu gampang diucapkan, tetapi pelaksanaannya diragukan akan berjalan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.
Produsen/pengusaha tidak bisa terus-menerus menjalankan usahanya dengan cara seperti itu (pemberian subsidi). Itu pasti akan mengganggu performa perusahaan. Untuk mendapat pembayaran subsidi itu, apakah kelak tidak akan dipersulit? Apakah prosesnya nanti tidak berbelit-belit dan terkendala macam-macam hal? Apakah pembayarannya akan tepat waktu?
Sementara itu produsen harus terus menanggung biaya produksi dan operasionalnya yang tidak sedikit setiap harinya. Keterlambatan penerimaan pembayaran subsidi dari pemerintah akan berpotensi mengganggu keuangan dan kinerja perusahaan. Perusahaan bisa terpaksa berhenti berproduksi.
Selain masalah subsidi. Produsen juga pasti akan mengalami kesulitan untuk mendapat distributor atau tambahan distributor untuk menyalurkan minyak goreng curah produksinya. Distributor-distributornya yang ada saat ini adalah distributor minyak goreng kemasan, mereka belum tentu mau dan sanggup untuk juga menjadi distributor minyak goreng curah.
Apalagi bagi produsen minyak goreng yang selama ini lebih banyak melakukan ekspor. Mereka lebih sulit untuk mendapat distributor baru untuk minyak goreng curahnya. Jalur distribusinya pun merekea belum punya.
Dunia usaha adalah dunia kepercayaan. Produsen tentu tidak asal saja dalam menjalin kerjasamanya dengan pihak yang akan menjadi distributornya. Distributor itu harus mempunyai kemampuan finansial yang bagus, berpengalaman yang cukup, berkredibilitas, dan punya fasilitas yang layak untuk bisa menjadi distributor yang profesional. Seperti gudang dan armada truk yang cukup dan layak.
Kendala mengenai kekhawatiran produsen terkait subsidi, mekanisme dan birokrasinya dan masalah distribusi tersebut di atas menjadi kendala utama saat ini. Â hal-hal ini yang mengakibatkan masalah minyak goreng curah bersubsidi itu belum menunjukkan hasilnya sampai sekarang.
