Menengok Kembali Pencapaian Positif Pemilu 2024

Selesainya perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 meninggalkan jejak perdebatan yang intens. Kritik terhadap penyelenggara, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), mengemuka di berbagai ruang publik.

Kendati demikian, di tengah hiruk-pikuk evaluasi dan kritik yang terkadang reaktif serta emosional, penting bagi kita untuk berhenti sejenak dan melihat sisi-sisi positif dari penyelenggaraan pemilu ini. 

Sebagaimana pepatah bijak, "Daripada mengutuk kegelapan, lebih baik menyalakan lilin," sebab kritik yang hanya berfokus pada sisi negatif tanpa melihat capaian positif yang ada adalah pandangan yang tidak adil dan tidak produktif.

Tingginya Partisipasi Politik

Pemilu 2024 patut dicatat sebagai salah satu manifestasi demokrasi terbesar di dunia yang berjalan kondusif dan aman. Di tengah kompleksitas logistik dan tantangan geografis Indonesia, proses pemungutan suara hingga rekapitulasi berlangsung tanpa insiden keamanan yang signifikan.

Pencapaian ini salah satu indikator utama pencapaian positif pemilu yang paling disorot dan menunjukkan kematangan bangsa dalam berdemokrasi. Apalagi, tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden 2024 mencapai 81,78%, angka yang lebih tinggi dibandingkan Pemilu 2019 dan membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki gairah serta kesadaran politik yang tinggi. 

Keterlibatan tersebut diperkuat oleh peran krusial Generasi Z, yang kini menjadi bagian signifikan dari populasi pemilih. Sebagai generasi yang tumbuh di era informasi, mereka memiliki karakter kuat, semangat nasionalisme, dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang cepat. 

Kemampuan mereka dalam memproses informasi melalui media daring menjadikan mereka agen penting dalam penyebaran wawasan politik dan partisipasi digital, menantang anggapan bahwa generasi muda kurang aktif dalam politik formal.

Di sisi lain, pada pelaksanaan Pemilu 2024, meskipun banyak pihak menyoroti isu logistik, penting pula untuk melihat contoh-contoh keberhasilan yang ada meski memang sepenuhnya tidak sempurna. Di tingkat daerah, KPU dinilai telah mengelola logistik pemilu dengan cukup baik, yang terlihat dari keberhasilan mereka dalam mendistribusikan perlengkapan untuk petugas coklit (Jurnal IAPA: 2024). 

Keberhasilan ini menunjukkan adanya kapasitas dan tata kelola yang efektif di beberapa wilayah, yang dapat menjadi model di masa depan. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak di luar KPU dalam pengawasan Pemilu merupakan indikator positif dari ekosistem demokrasi yang sehat. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) secara aktif mendorong pengawasan partisipatif dengan melibatkan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan lembaga-lembaga masyarakat lain (Bawaslu: 2024). 

Keberadaan platform dan mekanisme bagi mereka untuk berpartisipasi dalam pengawasan adalah bukti bahwa sistem demokrasi Indonesia masih membuka ruang untuk perbaikan melalui dialog dan kolaborasi, bukan hanya konfrontasi.

Pemilu 2024 juga dapat dibilang telah memperkuat konsolidasi demokrasi. Pelaksanaan pemilu serentak (presiden dan legislatif) secara damai menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia semakin matang dan mekanisme transisi kekuasaan dapat berjalan dengan baik. 

Hal tersebut membawa dampak pada stabilitas ekonomi. Meskipun ada ketidakpastian politik, perekonomian nasional relatif stabil. Pemilu justru mendorong peningkatan konsumsi masyarakat dan memberikan dampak positif pada pergerakan ekonomi.

Tantangan dan Problematika

Tentu, tidak bisa dipungkiri bahwa Pemilu 2024 juga diwarnai banyak kekurangan yang perlu dievaluasi. Salah satu isu paling menonjol adalah problematika Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). 

Sistem ini mengalami berbagai masalah, termasuk kesalahan input data yang masif yang memicu tudingan dugaan manipulasi. Meskipun KPU menjelaskan bahwa Sirekap bukanlah penentu hasil resmi, data yang ditampilkan sangat menentukan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu. 

Sekelompok kecil masyarakat pun menyuarakan kritik tajam, menilai Pemilu 2024 sebagai "pemilu terburuk sejak era reformasi" dan menyoroti kurangnya transparansi dari KPU, terutama terkait informasi pendanaan kampanye.

Kritik ini menyoroti berbagai isu, mulai dari masalah teknis Sirekap hingga kurangnya transparansi KPU dalam hal dana kampanye. Kritik-kritik ini, meskipun berharga, juga memunculkan pertanyaan tentang dinamika di balik layar.

Donor Asing Dan Independensi Kritik

Pertanyaan mengenai independensi lembaga masyarakat atau sekelompok kecil masyarakat sering kali muncul dalam konteks sumber pendanaan mereka, baik dari donatur domestik maupun dari organisasi internasional.

Ketergantungan pada hibah dan donor secara inheren menciptakan sebuah dinamika di mana program kerja sebuah organisasi nirlaba sering kali harus sejalan dengan prioritas pendanaan yang ditetapkan oleh donor. 

Perbedaan wacana tersebut bisa jadi mencerminkan kerangka kerja yang berbeda, yakni, penyelenggara pemilu berfokus pada keberhasilan partisipasi dan stabilitas, sementara sekelompok kecil masyarakat tersebut cenderung menyoroti isu-isu spesifik yang sejalan dengan agenda donor mereka.

Maka, saatnya menyalakan lilin untuk perbaikan fundamental. Daripada menyalahkan membabi buta, mari kita fokus pada perbaikan yang konkret. Perbaikan ini harus bersifat komprehensif, mencakup reformasi teknis, hukum, dan kelembagaan. 

Masalah pada Sirekap, misalnya, menunjukkan urgensi reformasi teknologi pemilu, sehingga perlu adanya audit eksternal independen terhadap sistem ini untuk meningkatkan kepercayaan publik. 

Begitu pula dengan reformasi hukum dan kelembagaan yang sangat penting untuk meningkatkan integritas pemilu. Perlu penguatan kewenangan Bawaslu dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pemilu. 

Terakhir, penyelenggaraan pemilu di masa depan juga sangat bergantung pada partisipasi publik yang lebih konstruktif. Mengambil kritik yang membangun jauh lebih produktif daripada menyalahkan, dan sekelompok masyarakat yang kecil-kecil itu dapat memposisikan diri sebagai mitra kritis yang membantu mengidentifikasi celah serta menawarkan solusi.

Kesimpulannya, Pemilu 2024 adalah perpaduan kompleks antara pencapaian besar dan tantangan serius. Pemilu ini berhasil memobilisasi partisipasi pemilih yang tinggi dan berlangsung dalam kondisi kondusif.

Di sisi lain, masalah teknis pada Sirekap dan tantangan logistik menunjukkan celah sistemik yang harus diperbaiki. Masa depan demokrasi Indonesia tidak bergantung pada pencarian "kambing hitam", melainkan pada sinergi seluruh elemen bangsa. 

KPU harus lebih transparan dan efisien. Bawaslu dan kerangka hukum harus diperkuat untuk memastikan integritas. Dan sekelompok kecil masyarakat yang itu-itu saja harus menjadi mitra yang konstruktif dan kritis, mengarahkan energi mereka dari menyalahkan menjadi menawarkan solusi. 

Dengan semangat perbaikan kolektif, menyalakan lilin lebih baik daripada terus mengutuk kegelapan, Pemilu yang lebih baik di masa depan akan terwujud.