Nantinya Dinas PU yang akan menghitung apakah pembangunan infrastruktur bagi warga itu sudah sesuai dengan jumlah denda pengembang tadi.
Ngemeng-ngemeng, kenapa juga dana APBD tadi tidak dipakai Ahok untuk membangun?
Rupanya ada kalkulasi yang "tidak tjotjok" dengan parlemen. Mereka itu ngambek sehingga RAPBD tersebut tidak diketok palu menjadi APBD. Dalam kondisi demikian maka Pemprov harus memakai APBD tahun lalu yang nilainya tentu saja lebih kecil.
Nah, walaupun memakai APBD yang lebih singset, ternyata penyerapan APBD tersebut tetap saja kecil, Padahal pembangunan infrastruktur tetap saja masif! Parlemen jadinya tersipu malu.
Hal ini tentunya berbeda dengan kondisi sekarang, dimana kas Jakarta justru sudah keburu cekak sebelum Covid-19 mejeng di Antjol. Padahal pembangunan minim, dan balapan Formula E juga batal!
Tragisnya Bansos bagi warga Jakarta yang terdampak pandemi Covid-19 itupun harus ditanggung Pemerintah Pusat.
Loh koq bisa? Â Yah, tanya Ahok. Eh, jangan... Tanya Anies dong!
***Â
Krisis akibat pandemi Covid-19 ini mengingatkan penulis kepada krisis ekonomi 1998 lalu. Ketika itu perekonomian Indonesia benar-benar babak belur. Pemerintah tidak memiliki uang sama sekali sehingga Suharto harus mengemis kepada IMF.
Dunia usaha dan perbankan juga "cilaka tiga belas" karena pengusaha ternyata merangkap bankir pemilik bank. Mereka ini bukan hanya  meminjam tapi justru kemudian merampok bank-nya sendiri. Akhirnya uang nasabah "lengser keprabon." Dulu itu juga belum ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan nasabah. Akibatnya nasabah jadi "tidur tak nyenyak makan pun tak kenyang..."
Pabrik-pabrik dan dunia usaha lumpuh total karena pengusahanya takut "diperkosa." Proyek-proyek pemerintah juga macet karena ketiadaan dana. Pengusaha kelas menengah atas maupun konglomerat sudah kabur ke Singapura atau setidaknya ngumpet di Batam atau Bali tanpa mau direcoki urusan bisnis.
