Indonesia akan mengadakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, ada 5 lembaga pemerintah yang akan dipilih langsung oleh rakyat pada Pemilu di tahun ini, diantaranya Presiden dan Wakil Presiden, DPR-RI, DPRD-Provinsi, DPRD-Kabupaten/Kota dan DPD.
Dengan banyaknya lembaga yang harus dipilih, tentu saja pemilih akan bingung untuk memutuskan pilihannya, apalagi para pelajar yang menjadi pemilih pemula di Pemilu tahun ini. Menurut KPU, jumlah  pemilih generasi Z atau generasi yang lahir pada rentang tahun 1997-2012 adalah sebanyak 46.800.161 pemilih atau sebanyak 22,85% dari total DPT Pemilu 2024, itu artinya kontribusi pemilih muda sangat berpengaruh pada pemilu tahun ini, dan pelajar yang sudah menginjak usia 17 tahun termasuk ke dalam daftar pemilih sebagai pemilih pemula.
Lalu bagaimana cara pelajar agar tidak bingung untuk menentukan pilihannya di Pemilu tahun ini? Tentu saja menyadari tingginya angka pemilih gen Z terutama para pelajar, KPU dan Bawaslu membuat program sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada para pelajar di sekolah agar mereka dapat memahami peran dan hak mereka sebagai pemilih pemula pada pemilu tahun 2024. Para pelajar yang belum memiliki hak pilih tetap bisa berpartisipasi dan ikut dalam kegiatan sosialiasi yang diadakan oleh KPU sebagai bentuk pemahaman nilai-nilai demokrasi dan pancasila serta mempersiapkan mereka agar menjadi pemilih yang bijak di masa depan.
Menurut ahli, peran aktif pemilih pemula sebagai pemilih tetap di Pemilu tahun ini adalah sebuah bentuk kesadaran politik. Pelajar diharapkan bisa berpartisipasi secara aktif selama proses pemilu, pelajar bisa menggunakan gawai mereka sebagai media untuk mencari tahu informasi tentang calon presiden dan calon legislatif yang ikut mencalonkan diri di tahun ini.
Namun, pada masa pemilu seperti sekarang penyebaran disinformasi di internet sangatlah marak terjadi, sehingga para pelajar akan kesulitan untuk menemukan berita yang benar tentang calon pemimpin yang akan mereka pilih, lebih parahnya para pelajar malah akan termakan hoaks yang beredar di media massa atau internet sehingga memengaruhi persepsi dan pemahaman pelajar terhadap isu-isu politik yang ada, serta memicu konflik dan polarisasi di kalangan pelajar.
Menangkal Hoaks dengan Meningkatkan Literasi Digital
Di era pemilihan umum seperti sekarang, disinformasi atau hoaks banyak sekali tersebar di media sosial, para oknum-oknum yang tak bertanggung jawab menggunakan media sosial sebagai tempat penyebaran informasi-informasi yang salah mengenai calon presiden atau calon anggota legislatif yang menyalonkan diri di Pemilu 2024
Pelajar sebagai pemilih pemula di Pemilu tahun ini rentan sekali menjadi sasaran berita-berita hoaks yang beredar di media sosial maupun media massa, upaya yang bisa dilakukan agar para pelajar tidak mudah percaya hoaks adalah dengan meningkatkan literasi digital di kalangan para pelajar, dikutip dari buku Peran Literasi Digital di Masa Pandemik (2021) karya Devri Suherdi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan pengguna dalam memanfaatkan media digital, seperti alat komunikasi, jaringan internet dan lain sebagainya.
Hidup di era digital tentu saja pelajar harus memiliki kemampuan dan keterampilan menggunakan alat komunikasi yang mereka punya sebagai media untuk mencari, mengakses, menganalisis kebenaran suatu informasi atau isu yang beredar, pelajar harus bersikap kritis dalam menanggapi suatu isu agar tidak mudah terpapar hoaks, pelajar juga harus memastikan sumber informasi yang beredar di media sosial adalah sumber yang terpercaya. Situs resmi KPU dan Bawaslu bisa diakses oleh pemilih atau pelajar agar bisa mendapatkan informasi yang benar tentang calon presiden dan wakil presiden maupun calon legislatif yang akan mereka pilih.
Â
Peran Pelajar Perangi Politik Uang di Pemilu 2024
Tidak hanya hoaks, pelajar juga sangat rentan menjadi sasaran politik uang. Mengutip dari pendapat Bumke (2014) tidak ada definisi baku tentang politik uang, istilah politik uang sebenarnya menyatakan tentang korupsi politik atau pembelian suara. Meskipun namanya politik uang namun politik uang tidak hanya berbentuk uang, bisa saja berbentuk barang, bantuan sosial atau imbalan materi lainnya yang bertujuan untuk memengaruhi pilihan pemilih.
Politik uang adalah pelanggaran yang sering terjadi pada masa pemilu, ini bukanlah budaya yang baik karena politik uang merusak demokrasi dan mengurangi keadilan dalam pemilu. Menurut Burhanuddin seorang guru besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia menjadi negara dengan praktik politik uang ketiga terbesar di dunia, data tersebut merupakan hasil riset selama 2 pilpres terakhir, Burhanuddin menambahkan bahwa politik uang menyumbang sekitar 10% suara di pemilu, angka persentase tersebut sudah bisa memengaruhi jumlah hasil suara di pemilu.
Peran pelajar sebagai pemilih yang baru terlibat di Pemilu dalam menghadapi masalah politik uang diantaranya adalah
- Pendidikan politik, pelajar harus meningkatkan pemahaman mereka di bidang politik, bukan hanya memahami, pelajar juga diharapkan bisa mengimplementasikan pendidikan politik di kehidupan sehari-hari.
- Â Sosialiasi pemilu, kegiatan sosialiasi yang diadakan oleh lembaga seperti KPU dan Bawaslu bisa diikuti oleh pelajar agar pelajar memiliki kesadaran politik.
- Bergabung komunitas anti-korupsi, politik uang adalah bentuk korupsi, pelajar bisa bergabung dalam komunitas anti-korupsi yang didirikan oleh lembaga terkait seperti Bawaslu untuk memberantas praktik politik uang.
- Pengawasan Pemilu, pelajar bisa membantu pengawasan proses pemilu di masyarakat atau di media sosial dan melaporkan ke Bawaslu jika melihat tindak kecurangan dalam Pemilu.
Peran pelajar sebagai pemilih pemula dalam memerangi praktik politik adalah langkah awal untuk memberantas praktik politik uang yang sudah menjadi budaya di Indonesia. Politik uang adalah salah satu bentuk korupsi yang harus kita perangi bersama-sama agar terciptanya pemilu yang bersih dan memiliki integritas.
