Kalaupun permasalahan karena hasil pendapatan yang tidak diperoleh selama ini bisa diselesaikan secara hukum baik perdata atau pidana bergantung dengan perjanjian kerjasama yang dilakukan. Dan hal berikut tetap dikelola oelh pihak dengan menawarkan atau memilih kepada yang sanggup mengelola secara profesional.
Pemerintah kini menyadari akan keterbatasan pengelolaan BMN/D di negeri ini, termasuk Stadion dan gedung Olahraga. Oleh karenanya, Pemerintah sedang menggaungkan Kembali untuk mengoptimalkan pemanfaatan BMN/D tersebut dengan memberikan opsi untuk dapat diberdayakan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.Â
Sebenarnya, sudah ada kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan aset dengan membentuk Badan Layanan Umum/Daerah (BLU/D), namun adanya persyaratan khusus dan tidak semua daerah mampu mengelola secara professional sehingga hanya sektor atau bidang tertentu yang berhasil mengelolanya.
Kesalah-kaprahan dan dianggap kebanggaan selama ini bahwa peruntukkan masyarakat harus dimiliki oleh pemerintah agar memperhatikan kemampuan dalam pengelolaan dan pemeliharaannya secara realistis. Justru yang menjadi fokus perhatian adalah bagaimana mengoptimal-berdayakan agar gedung tersebut selalu megah dan bermanfaat bagi masyarakat sebagai stakeholder utama.
Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mengatas namakan dimana penulis bekerjaÂ
Referensi:
1. Arditya Abdul Azis, "Wajah Suram Stadion Palaran, Ongkos Perbaikan Rp 160 Miliar, Alokasi Setahun hanya Rp. 1,3 Miliar", www.kaltimkece.id, Â 31 Oktober 2019.
2. Bobby Wiratama, "Seusai 37 Tahun Dikelola Swasta, Kepemilikan Stadion Andi Matalatta Kembali Dipegang Pemprov Sulteng", www.palu.tribunnews.com, 4 September 2019.
3. Liputan6.com, "Lewat PP 28/2020, Swasta Bisa Ikut Kelola Barang Milik Negara", www. id.berita.yahoo.com, 10 Juli 2020.
