Politik Transaksional, Potret Gagalnya Parpol

TIDAK mudah memang dalam pelaksanaannya politik dapat mencerahkan masyarakat. Dalam level teori dan pemahaman, boleh jadi kita cukup mudah mengerti tentang politik dan edukasi politik. Dengan membaca literatur politik, berdiskusi pemahaman kita tercerahkan terkait kesadaran politik. Lain halnya dengan implementasi. Banyak problem lahir pada level penerapan memang. Problem perpolitikan kita karena kesadaran kolektif tentang politik yang sebetulnya belum terwujud merata di masyarakat.

Sering terjadi hal-hal memiriskan yang kita dengar dan saksikan di masyarakat. Misalkan, sebagian masyarakat kita menafsir politik sekedar menjadi metode tipu-tipu. Politik dipandang hal yang profan dan kotor. Politik mereka kaitkan dengan urusan saling membohongi, asalkan menang bertarung. Skala kemenangan dan kursi kekuasaan saja yang disasar. Akhirnya diterapkanlah konsep Niccolo Machiavelli dengan menghalalkan segala cara.

Lalu bagaimana dengan partai politik?, bila masyarakat buta politik tapi terus-terusan melakan reproduksi pengetahuan yang bertentangan dengan tradisi dan kemuliaan politik. Bagi para ilmuan dan pengkaji sospol, politik merupakan sesuatu yang suci. Sebagai ilmu, politik membawa misi pencerahan dan pengabdian pada publik. Itu sebabnya, politik yang sempurna itu jangan dirediksi menjadi sekedar kepentingan perorangan.

Kesadaran politisi disatu sisi seperti terbendung. Tak memiliki kuasa untuk melakukan edukasi politik. Padahal disinilah kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi. 

Harusnya partai politik menerapkan fungsinya, jangan jadikan masyarakat sebagai sekedar objek politik. Jangan pula masyarakat dianggap sebagai entitas yang terpisah dari institusi partai politik (Parpol).

Kesadaran inklusif dari pengurus partai politik perlu dibangun dan dijalankan secara konsisten. Kita mendapati bermacam problem di masyarakat, seperti adanya keragu-raguan masyarakat terhadap para politisi. Ini bertanda partai politik tidak maksimal menjalankan tugasnya.

Tersumbatnya kran pendidikan politik saat dianalisis disebabkan sejumlah hal. Kita ambil dua diantaranya, seperti minimnya political will dari elit partai politik dan begitu kuatnya oligarki partai politik. Kiranya dua hal ini menjadi donatur utama dalam proses terhambatnya kesadaran politik masyarakat. 

Hasilnya, masyarakat didorong dan diajak menjadi budak para kapitalis. Politik dihadirkan dengan pendekatan transaksional, pada akhirnya rekayasa hasil pemilu menjadi jalan keluarnya.

Tercemarlah praktek demokrasi kita. Politik diposisikan sebagai alasan, tameng dan kambing bitam jika kekisruhan demokrasi terjadi. Bahkan ada politisi yang dengan tidak punya rasa malu menanggapi dinamika demokrasi saling telikung sebagai hal biasa dalam politik. Mereka pun menjawab enteng, itulah politik. Seperti ikut melegitimasi bahwa politik itu kotor dan penuh intrik.

Harapan kita, di tahun 2020 kemurnian politik harus berjalan. Kesadaran berpolitik secara kolektif harus disentuh. Dan partai politik perlu bergandengan tangan, secara sadar melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Tak boleh melanggengkan praktek kotor di tengah masyarakat.

Kasihan bila masyarakat dibius dengan hal-hal yang merusak nurani. Isi percakapan publik dengan pencerahan politik, jangan ikut terbawa arus. Para kader partai politik sedang menghadapi badai ketimpangan pemikiran politik dari bawah, ia dari masyarakat sendiri.